Prabowo Ingin Pajak Pendidikan Rendah, Dihapus Jika Memungkinkan

Bakal capres Koalisi Indonesia Maju sekaligus Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto saat memberikan keterangan kepada media di Rapimnas Partai Gerindra, di Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Senin, 23/10/2023 | Ari Kurniansyah
Bakal capres Koalisi Indonesia Maju sekaligus Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto saat memberikan keterangan kepada media di Rapimnas Partai Gerindra, di Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Senin, 23/10/2023 | Ari Kurniansyah

FORUM KEADILAN – Calon presiden nomor urut 2 yang juga Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto berpendapat, nilai pajak pendidikan seharusnya serendah mungkin.

“Kemudian soal pajak, saya sangat setuju, saya akan menugaskan pakar saya menghitung, tapi pajak untuk pendidikan harus serendah-rendahnya,” kata Prabowo dalam sesi tanya jawab Dialog Terbuka Muhammadiyah Bersama Calon Pemimpin Bangsa di Kampus Universitas Muhammadiyah Surabaya, Jawa Timur, Jumat, 24/11/2023.

Bacaan Lainnya

Prabowo menilai, pajak pendidikan tinggi tidak masuk akal. Oleh karena itu, kata Prabowo, jika memungkinkan, pajak pendidikan sebaiknya dihapuskan.

“Kalau bisa, kita hapus untuk pendidikan, kalau bisa. Kalau bisa ya, tapi harus rendah, nggak masuk akal,” ujar Prabowo.

Prabowo lalu memberikan contoh sektor pendidikan, seperti pajak yang dikenakan pada buku-buku. Ia membandingkan pajak di sektor pendidikan di luar negeri.

“Karena apa? Juga masih kalau tidak salah kita pajak terhadap buku-buku sekolah, kemudian juga buku-buku impor beanya masih tinggi,” kata Ketua Umum Partai Gerindra tersebut.

“Di negara-negara yang maju, khusus untuk sekolah, tidak ada bea masuk untuk buku dari lua negeri, tidak ada pajak,” sambungnya.

Prabowo menyarankan agar diberdayakan kelompok cendekiawan dan teknokrat yang dapat memimpin sektor pendidikan.

“Karena ini, kita harus memberdayakan tadi itu kelompok cendikiawan kita, teknokrat kita, yang akan mengawaki transformasi ini,” kata dia.

Selain itu, kata Prabowo, Indonesia juga membutuhkan ratusan ribu insinyur, sarjana, dan manajer untuk mengelola sektor pendidikan.

“Kita butuh ratus ribu insinyur, ratusan ribu sarjana, manager yang akan kelola itu semua,” lanjutnya.*