FORUM KEADILAN – Beberapa elite Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) angkat suara terkait pencopotan baliho pasangan capres-cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD beserta bendera partai saat kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Bali, pada Selasa, 30/10/2023.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan, rasa kekecewaannya terhadap insiden tersebut.
Hasto berpendapat bahwa insiden tersebut telah mencederai keadilan dan kontraproduktif dengan kunjungan Presiden ke Sumatra Barat (Sumbar) sepekan sebelumnya.
Saat itu, Hasto menyebut, baliho pasangan capres dan cawapres bergambar Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bertebaran di sepanjang jalan bersamaan kedatangan Jokowi.
“Apa yang terjadi dengan kehadiran Bapak Presiden di di Sumbar, dengan yang terjadi di Bali, ternyata dua hal yang sangat kontradiktif,” tuturnya.
Respons lain juga datang dari politikus senior PDIP Mayjen TNI (purn) TB Hasanuddin yang mengaku merasa tersinggung dengan pencopotan beberapa baliho Ganjar-Mahfud di Bali saat adanya kunjungan Presiden Jokowi di Bali.
TB Hasanuddin menjelaskan bahwa dia tidak akan tinggal diam dan akan menyelidiki lebih lanjut mengenai aksi pencopotan baliho dan bendera partainya. Dia menduga di balik aksi tersebut ada upaya provokasi.
“Sebagai kader PDI Perjuangan saya merasa tersinggung dengan pencabutan baliho Pak Ganjar dan Pak Mahfud dan bendera yang merupakan lambang kebanggaan kami hanya karena ada kunjungan Presiden ke Bali untuk meninjau harga,” ungkap Hasan, Rabu, 1/11.
Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya juga merespons terkait insiden tersebut. Dia mengungkapkan, alasan di balik aksi pencopotan baliho capres-cawapres Ganjar-Mahfud saat Presiden Jokowi datang murni tak bermuatan politis.
Mahendra berpendapat, penertiban alat sosialisasi politik, termasuk pencopotan baliho Ganjar-Mahfud, di area lokasi kunjungan kerja Jokowi dimaksudkan untuk menjaga netralitas kegiatan Presiden.
Dia juga menjelaskan, penertiban itu murni mengacu pada prosedur tetap atau protap kunjungan kenegaraan, baik itu untuk Presiden maupun Wakil Presiden (wapres).
“Salah satu kegiatan yang dilakukan Bapak Presiden di Gianyar adalah penyerahan bantuan paket sembako kepada masyarakat. Hal ini merupakan implementasi kebijakan pemerintah dalam pengendalian inflasi. Sehingga pembersihan alat sosialisasi politik itu penting agar acara yang dilaksanakan tak bernuansa politik,” jelas Mahendra dalam keterangan tertulis, Rabu 1/11.*
