FORUM KEADILAN – Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi Djarot Saiful Hidayat mengatakan, isu penundaan Pemilu 2024 benar terjadi dan sempat menuai kontroversi di masyarakat. Namun hal itu sudah diputuskan untuk memberhentikan pengkajian.
Sebagai Ketua Badan Pengkajian MPR, Djarot mengungkap, tentang adanya isu amandemen terbatas yaitu untuk mengawal Garis Besar Haluan Negara (GBHN) agar masuk dalam amandemen.
“Apa yang disampaikan Pak Hasto tentang masalah penundaan, dan itu juga sudah diakui kan memang ada upaya-upaya untuk menunda,” kata Djarot kepada awak media, Senin, 30/10/2023.
Djarot juga membenarkan adanya desas-desus penundaan pemilu dengan melakukan amandemen Pasal 7, yaitu tentang Masa Jabatan Presiden.
Pasal 7 UUD 1945 disebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.
“Saya diperintah oleh partai, oleh ketua umum untuk berhenti. Setop tidak usah lagi berbicara masalah amandemen terbatas karena berbahaya,” ujar Djarot.
Ketika ditanya apakah ada gerakan yang terorganisir untuk mendorong adanya penundaan Pemilu 2024, Djarot menyebut ini tidak terorganisir dengan rapi.
Djarot juga berseloroh anggota DPR mana yang tidak mau diperpanjang jabatannya selama dua tahun. Dengan begitu, hal ini juga berdampak pada perpanjangan masa jabatan presiden.
“Enak dong tidak perlu berkampanye, tidak perlu repot-repot keluar uang untuk kampanye,” katanya.
Namun Djarot menegaskan bahwa tidak akan ada pembahasan amandemen sampai Pemilu 2024 selesai. Pasalnya, apabila pembahasan itu dilanjutkan akan dimanfaatkan oleh partai-partai lain.
“Dan kita dalam pengkajian meskipun sudah melakukan pengkajian kepada pimpinan MPR, kita setop tidak akan melakukan amandemen nanti dan akan dilakukan pasca pemilu 2024,” tutupnya.
Sebelumnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) disebut pernah diminta oleh salah satu menteri untuk mendukung isu perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode. Bahkan, menteri tersebut mengklaim isu perpanjangan masa jabatan tiga periode itu sudah seizin ”Pak Lurah”.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengaku berani mempertanggungjawabkan secara politik, hukum, dan di hadapan Tuhan bahwa partainya sempat diminta mendukung isu perpanjangan masa jabatan presiden.
Menurut Hasto, permintaan itu disampaikan oleh salah satu menteri yang pernah mengklaim memiliki big data isu tersebut.
”Sebelumnya, saya bertemu dengan menteri tersebut, dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum beberapa partai yang menyuarakan itu. Saat itu dikatakan sebagai permintaan ’Pak Lurah’,” ujar Hasto.*
Laporan Ari Kurniansyah
