Visi, 8 Misi dan 3 Pondasi Ganjar-Mahfud

Pasangan capres-cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD | Ari Kurniansyah/Forum Keadilan
Pasangan capres-cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD | Ari Kurniansyah/Forum Keadilan

FORUM KEADILAN – Pasangan bakal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, telah menyerahkan berkas pendaftaran mereka kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kamis, 19/10/2023 kemarin.

Salah satu komponen yang Ganjar-Mahfud serahkan ialah buku visi-misi dan program kerja mereka.

Bacaan Lainnya

“Kami akan menyerahkan dokumen visi-misi yang jauh lebih gampang dilihat. Jadi ini ada dokumen tertulisnya dan Pak Mahfud yang akan membawa barcode-nya, sehingga siapa pun akan bisa membaca dengan mudah,” kata Ganjar dalam keterangannya, dikutip, Jumat, 20/10.

Adapun Ganjar dan Mahfud memiliki visi, yakni “Menuju Indonesia Unggul: Gerak Cepat Mewujudkan Negara Maritim yang Adil dan Lestari.”

Sementara itu, Ganjar dan Mahfud memiliki delapan misi yang akan menjadi fokus utama tindakan mereka, yaitu:

  1. Mempercepat pembangunan manusia Indonesia unggul yang berkualitas, produktif, dan berkepribadian
  2. Mempercepat penguasaan sains dan teknologi melalui percepatan riset dan inovasi (R&I) berdikari
  3. Mempercepat pembangunan ekonomi berdikari berbasis pengetahuan dan nilai tambah
  4. Mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi
  5. Mempercepat pembangunan sistem digital nasional
  6. Mempercepat perwujudan lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui ekonomi hijau dan biru
  7. Mempercepat pelaksanaan demokrasi substantif, penghormatan HAM, supremasi hukum yang berkeadilan, dan keamanan yang profesional
  8. Mempercepat peningkatan peran Indonesia dalam mewujudkan tata dunia baru yang lebih berkeadilan melalui politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat pertahanan negara.

Ganjar dan Mahfud memandang bahwa untuk mencapai delapan misi tersebut, mereka membutuhkan tiga pondasi yang kokoh.

Ketiga pondasi tersebut ialah ketersediaan anggaran yang memadai dengan kualitas belanja yang baik, upaya tegas dalam pemberantasan korupsi untuk menjunjung tinggi pemerintahan bersih dan dipercayai oleh rakyat, serta transformasi birokrasi melalui digitalisasi yang akan mempercepat dan mempermudah pelayanan publik.*

Pos terkait