Peluang Terbuka Gibran di Antara Potensi Ketegangan Politik

FORUM KEADILAN – Organisasi sayap dan para pengurus Gerindra di berbagai daerah telah menyatakan dukungan mereka kepada Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

Selain itu, berbagai kelompok relawan yang mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga serentak mengumumkan dukungan mereka kepada Prabowo sebagai calon presiden (capres) 2024. Salah satunya adalah kelompok Pro-Jokowi atau Projo.

Projo juga secara tegas mendukung Gibran sebagai cawapres dari Prabowo.

Rentetan peristiwa ini semakin memperkuat dugaan bahwa Gibran akan menjadi pasangan Prabowo dalam kontestasi Pilpres.

Terlebih lagi, saat ini Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan gugatan soal penambahan syarat kepala daerah atau mantan kepala daerah di bawah usia 40 tahun boleh mencalonkan diri dalam Pilpres. Diketahui, Gibran yang saat ini menjabat sebagai Wali Kota Solo, baru berusia 36 tahun.

Salah satu yang terlibat dalam pengabulan gugatan ini adalah Ketua MK Anwar Usman, yang kebetulan merupakan adik ipar dari Presiden Jokowi atau paman dari Gibran.

Apakah Gibran bakal mengambil momentum ini untuk maju Pilpres 2024?

“Saya santai saja kok ya. Jangan ke saya saja. Bupati dan wali kota kan banyak banget,” kata Gibran di Balai Kota Solo, Selasa, 17/10/2023.

Gibran menegaskan, kalau peluang maju Pilpres usai putusan MK bukan hanya untuk dirinya.

Gibran juga mengatakan, soal kepastian dirinya sebagai cawapres Prabowo menunggu besok. Hal itu karena pada Rabu, 18/10 besok, Gibran ke Jakarta untuk memenuhi panggilan PDIP.

“Tunggu pertemuan saya besok dengan para pimpinan PDIP,” jelas dia.

Panggilan Gibran itu terkait isu menjadi cawapres Prabowo, yang merupakan Ketua Umum Partai Gerindra, sementara PDIP telah mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres 2024.

“Ditunggu dulu besok, kita harus konsultasi dengan banyak orang dulu,” kata putra sulung Presiden Jokowi itu.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Lingkar Madani sekaligus Pengamat Politik Ray Rangkuti menilai, Gibran sebaiknya tidak mengambil peluang tersebut, terlebih jika menjadi cawapres Prabowo.

“Menurut saya sudah tidak strategis lagi, situasi ini tidak strategis bagi Gibran juga Jokowi, bahkan bagi Prabowo (Subianto). Karena nuansanya sudah negatif terhadap Gibran sendiri, yang perlu ditekankan itu sebaiknya Gibran tidak mau dicalonkan sebagai cawapres. Itu untuk menjaga marwah kepercayaan orang, menjaga hubungan presiden dengan PDIP juga gitu,” katanya kepada Forum Keadilan.

Ray menyebut, jika PDIP menyatakan berbeda jalan politik, maka tahun ini akan sulit bagi Jokowi.

Sebab, Ray menilai, PDIP adalah partai besar dengan pemilik kursi terbanyak di DPR RI, sehingga jika Gibran menerima tawaran menjadi bakal cawapres Prabowo maka akan semakin memperburuk kondisi dirinya sendiri, Jokowi, serta pasangannya nanti di Pilpres 2024.

“Jadi tetap perlu menjaga perasaan, hubungan dengan PDIP gitu, sebab kalau tidak PDIP itu akan membuat blok-blok politik baru itu dan itu akan menyulitkan Jokowi, dan Jokowi tidak mempunyai back up sekarang. Kenapa begitu? Karena sekarang jika dilihat pemilihnya pun mengkritik Jokowi. Maka jika nanti ada turbulensi politik, agak sulit itu Jokowi punya back up siapa secara performa,” jelasnya.

Senada, Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs Ahmad Khoirul Umam menilai, pencawapresan Gibran bisa memicu ketegangan antara pihak Prabowo dengan PDIP yang lagi-lagi akan merasa dikhianati, dilangkahi, dan diabaikan oleh keluarga Presiden Jokowi.

Selain itu, menurut Ahmad, pencalonan Gibran sebagai cawapres juga bakal dianggap sebagai perwujudan nyata akan ambisi besar Jokowi yang haus kekuasaan. Ini dapat dianggap sebagai kelanjutan dari upaya politik untuk menciptakan masa jabatan presiden selama tiga periode, penundaan Pemilu, serta memperkuat posisi anak-anaknya dalam arena politik nasional yang berkuasa.

“Bahkan, narasi politik dinasti yang merujuk pada pasangan Prabowo-Gibran itu bisa dijadikan sebagai wacana penyalahgunaan kekuasaan, yang dikait-kaitkan dengan potensi intervensi kekuasaan presiden terhadap yurisdiksi MK. Jika PDIP tersulut, lalu berkoordinasi dengan partai-partai koalisi perubahan yang menjadi rival kekuasaan saat ini, maka tidak menutup kemungkinan hal ini bisa membuka peluang bagi munculnya proses impeachment terhadap kekuasaan Presiden Jokowi,” kata Ahmad.

Ahmad juga menilai, Prabowo-Gibran berpotensi menyatukan semua lawan politik Jokowi, termasuk PDIP, untuk secara terbuka menantang pemerintahan Jokowi dengan mencoba mengalahkan Prabowo-Gibran.*