TNI, Polri hingga Parpol Teken Deklarasi Pemilu 2024 Damai

TNI-Polri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024 menandatangani deklarasi perdamaian di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Selasa, 17/10/2023
TNI-Polri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024 menandatangani deklarasi perdamaian di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Selasa, 17/10/2023 | ist

FORUM KEADILAN – TNI-Polri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024 menandatangani deklarasi perdamaian di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Selasa, 17/10/2023.

Deklarasi tersebut dihadiri oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama Kepala Staf Umum TNI Letjen Bambang Ismawan.

Bacaan Lainnya

Hadir juga dalam acara tersebut penyelenggara pemilu, termasuk Ketua KPU Hasyim Asy’ari, Ketua DKPP Heddy Lugito, serta perwakilan dari Bawaslu.

Sementara, perwakilan dari parpol peserta Pemilu 2024 yang ingin dalam deklarasi tersebut, yakni PKB, NasDem, Partai Buruh, PKS, Partai Garuda, PBB, PSI, Partai Ummat, Partai Gelora, PAN, PKN, dan PPP.

“Terima kasih kepada Bapak Kapolri yang telah memfasilitasi acara deklarasi pemilu damai untuk partai politik peserta pemilu. Maka pada kesempatan ini mari kita bersama-sama berkomitmen untuk menjaga kedamaian, menjaga stabilitas dan juga menjaga persaudaraan kita sebagai anak bangsa,” ucap Hasyim.

“Menjaga keutuhan negara kita, dan juga tentunya komitmen untuk memajukan demokrasi kita melalui pemilu,” sambungnya.

Naskah Deklarasi Pemilu 2024 Damai

Kami pimpinan partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 berjanji:

  1. Mewujudkan Pemilu yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil
  2. Melaksanakan kampanye Pemilu yang aman tertib, damai, berintegritas tanpa hoax, politisasi sara dan politik uang
  3. Melaksanakan kampanye berdasarkan peraturan Undang-Undang yang berlaku

Jakarta, 17 Oktober 2023