Projo Dukung Prabowo, Peta Politik Keluarga Jokowi Bakal Berubah? 

Presiden Jokowi memberikan kata sambutan dalam acara Rakernas Projo ke-6 di Indonesia Arena, GBK, Sabtu 14/10/2023.
Presiden Jokowi memberikan kata sambutan dalam acara Rakernas Projo ke-6 di Indonesia Arena, GBK, Sabtu 14/10/2023 | Charlie Adolf Lumban Tobing/forumkeadilan.com

FORUM KEADILAN – Relawan pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Projo, resmi menentukan pilihan mendukung bakal calon presiden (capres) Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani sekaligus Pengamat Politik Ray Rangkuti menilai, dukungan Projo itu secara tak langsung memperlihatkan pilihan politik Jokowi, yakni mendukung Prabowo capres 2024.

Bacaan Lainnya

“Tinggal menunggu keputusan posisi Gibran apakah akan jadi cawapres Pak Prabowo atau tidak. Projo ialah organisasi paling dekat untuk melihat sikap dan arah dukungan Jokowi,” katanya kepada Forum Keadilan, Minggu, 15/10/2023.

Selain itu, Ray menilai, keputusan Projo juga akan menimbulkan perubahan peta politik nasional yang menyeret keluarga Jokowi.

Ray mengatakan, banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Pertama, adalah PDIP akan mengevaluasi keanggotaan anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka.

“Terlepas yang bersangkutan jadi cawapres Prabowo atau tidak. Kemungkinan besar akan dicabut sebagai anggota PDIP,” ujarnya.

Meski begitu, menurut Ray, hal serupa tak terjadi pada adik ipar Gibran, Bobby Nasution, yang dinilai akan tetap aman sebagai kader PDIP.

“Hanya rasanya akan sulit menjadikan PDIP untuk karier politiknya di masa yang akan datang. Khususnya menjelang Pilgub Sumatra Utara 2024 yang akan datang. Bobby punya potensi akan keluar dari PDIP dan mencari perahu baru,” ucapnya.

Kedua, kata Ray, Jokowi kemungkinan juga tidak akan terlalu dilibatkan dalam setiap agenda PDIP.

“Tapi rasanya ini hanya sementara waktu. Aktivitas dan kemungkinan Jokowi lebih terbuka mengendorse Prabowo akan jadi petunjuk menonaktifkan keanggotaan Jokowi dari PDIP. Oleh karena itu, kalaupun hal ini dilakukan, akan dilaksanakan pada putaran kedua Pilpres. Saat di mana, kemungkinan, popularitas dan dukungan publik terhadap Jokowi juga akan menurun,” tuturnya.

Menurut Ray, PDIP bisa jadi juga akan menarik satu atau dua anggotanya dari kabinet.

“Tentu saja dilakukan tidak dengan resmi. Misalnya, salah satu di antara mereka mengundurkan diri dari anggota kabinet karena sibuk kampanye untuk capres PDIP dan partai. Maka seturut dengan itu, Jokowi, tidak punya pilihan kecuali menggantinya dengan orang lain dari partai lain,” jelasnya.

Kemudian ketiga, peta koalisi akan berubah, PDIP akan mengambil posisi oposisi moderat. Bersama dengannya PPP, NasDem, PKB dan PKS.

Ray mengatakan, partai yang membentuk oposisi baru ini adalah partai yang berpeluh keringat mendudukan Jokowi sebagai presiden selama dua periode.

“Kekuatan pemerintah dengan oposisi akan lumayan berimbang. Jika PDIP, PPP, NasDem, PKB dan PKS bergabung maka jumlah kursi mereka di DPR mencapai 314 kursi. Ini akan menjadi mayoritas. Sementara komposisi kursi pendukung pemerintah hanya 261 kursi dari kursi Golkar, Gerindra, Demokrat dan PAN,” ucapnya.

Terakhir, pengamat dengan nama Ahmad Fauzi tersebut menegaskan, jika akan terjadi komposisi oposisi yang relatif lebih besar dari partai pendukung pemerintah.

“Jika ditambah dengan berbagai kekecewaan para pendukung Jokowi sebelumnya, akibat utak atik capres-cawapres, tentunya barisan oposisi akan makin besar. Maka apakah roda pemerintahan Jokowi akan stabil hingga akhir masa jabatannya 2024 yang akan datang? Menarik melihatnya di masa yang akan datang,” tegasnya.

“Lebih menarik lagi karena komposisi pendukung Jokowi adalah partai-partai yang merupakan kompetitornya di Pilpres 2019 lalu. Selain Golkar, seluruh partai pendukung Jokowi di dua pilpres sebelumnya mencari jalan sendiri,” tambahnya.*

Laporan Novia Suhari