Bagi-bagi Rice Cooker Gratis Proyek Salah Alamat

Ilustrasi Rice Cooker
Ilustrasi Rice Cooker | ist

FORUM KEADILAN – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berniat membagikan 500.000 unit rice cooker kepada masyarakat. Sayangnya, niat baik dari Kementerian ESDM tersebut justru muncul saat harga beras melambung di pasaran.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, program ini dicanangkan untuk meningkatkan penggunaan energi bersih, mengurangi impor LPG untuk memasak, dan meningkatkan konsumsi listrik per kapita.

Bacaan Lainnya

Adapun aturan soal pembagian rice cooker tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penyediaan Alat Memasak Berbasis Listrik (AML) bagi Rumah Tangga.

Namun, pembagian rice cooker yang menelan anggaran Rp347,5 miliar justru terlihat dipaksakan. Sebab, kebijakan tersebut muncul saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui tingginya harga beras di pasaran.

Melambungnya harga beras, kata Jokowi, karena 23 negara menutup keran ekspor beras.

“Begitu yang namanya India plus 22 negara lagi setop, tidak mengekspor beras di semua negara, harganya naik semuanya,” kata Jokowi di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Sabtu, 7/10/2023.

Selain itu, menurut Jokowi, melambungnya harga beras juga dipengaruhi oleh jumlah penduduk Indonesia yang terus bertambah, dan dampak dari fenomena El Nino.

Terkait kebijakan yang bertolak belakang tersebut, Ekonom Pergerakan Kedaulatan Rakyat Gede Sandra menjelaskan, kebijakan Kementerian ESDM membagikan rice cooker memang tidak bertujuan untuk ketahanan pangan.

“Kebijakan ini sebenarnya untuk meningkatkan konsumsi listrik. Memang tidak ada hubungannya dengan ketahanan pangan sama sekali. Jadi, kalau disandingkan pernyataannya ya tidak akan nyambung,” ujar Gede kepada Forum Keadilan, Senin, 9/10.

Gede menjelaskan, mungkin dari pemerintah terjadi oversupply listrik. Nah, oversupply listrik tersebut dapat ditanggulangi dengan adanya kebijakan Kementerian ESDM itu.

“Karena waktu itu pemerintah membuat proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt, dengan asumsi pertumbuhan ekonomi di angka 7 persen. Ternyata 5 persen saja susah. Tetapi karena sudah terbangun, akhirnya listriknya berlebih. Ini namanya oversupply,” ungkapnya.

Gede menambahkan, ketika warga yang menggunakan AML meningkat, otomatis tagihan listrik meningkat. Meningkatnya konsumsi listrik ini yang diincar oleh Kementerian ESDM sebagai dampak ekonomi kebijakan mereka.

Meskipun begitu, kata Gede, kebijakan bagi-bagikan rice cooker ini tidak ada urgensinya sama sekali. Ia justru khawatir, kebijakan tersebut hanya sebatas proyek untuk kalangan tertentu.

“Tidak ada urgensinya sama sekali. Itu proyek kan ada vendor. Dengan anggaran sebesar itu, mungkin harga rice cookernya hanya beberapa persennya,” imbuhnya.

Gede menyarankan, seharusnya dicek siapa-siapa saja di balik proyek itu. Jangan sampai ada udang di balik batu.*

Laporan Charlie Adolf Lumban Tobing

Pos terkait