FORUM KEADILAN – Bakal calon presiden Anies Baswedan ingin adanya peraturan soal pembiayaan partai politik.
Sebab, menurutnya saat ini belum ada yang mengatur hal tersebut.
“Ada satu hal yang menurut kami harus dibereskan, pembiayaan politik. Hari ini pembiayaan politik itu tidak ada yang mau menyentuh,” kata Anies dalam Indonesia Leaders Talk yang ditayangkan YouTube Universitas Hasanuddin pada Minggu, 24/9/2023.
Lebih lanjut, Anies juga menyebut partai politik perlu ongkos untuk operasional.
Namun, selama ini banyak pihak yang tak peduli asal uang yang dimiliki oleh parpol.
“Dalam kenyataannya, menjalankan universitas, Pak Rektor tahu persis, ongkosnya jelas, tenaga admin, listrik, airnya, itu ada. Kita saat ini menganggap partai politik yang ada biayanya kita tutup mata. Kita enggak mau peduli, bagaimana mereka harus menutup biayanya,” ucapnya.
Inilah yang membuatnya berpikir perlu adanya reformasi agar partai politik bisa beroprasi dengan sehat sebab kader partai yang jadi pejabat publik tak memainkan anggaran belanja daerah atau negara.
“Menurut kami sudah harus ada reform di situ, sehingga partai politik bisa beroperasi dengan sehat, dan tidak menugaskan wali kota, bupati, gubernur, anggota DPR untuk melakukan ‘fundraising’ lewat APBD dan APBN,” kata dia.
Anies juga menuturkan bahwa fenomena penggalangan dana atau fundraising bisa terjadi lantaran para kader yang menjabat juga ditugaskan untuk membiayai partai.
“Kita ramai-ramai tutup mata seakan akan partai enggak perlu biaya. Enggak bisa, partai itu harus bayar listrik, bayar telepon, bayar staf. Bayar air, itu fakta,” katanya.
“Selama pembiayaan ini tidak dipikirkan dengan serius, dan political financing, party financing is nothing new, di semua negara demokrasi pasti ada pengaturan itu. Nah kita harus masuk ke wilayah itu,” tambahnya.*
