FORUM KEADILAN – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Muhadjir Effendy masuk menjadi dua kandidat yang disodorkan oleh Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto.
Selain Muhadjir, PAN juga mengusulkan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir sebagai bakal cawapres bagi Ketua Umum Partai Gerindra tersebut.
Muhadjir merespons hal tersebut dengan mengatakan bahwa dia tidak keberatan, bahkan merasa senang dengan usulan tersebut.
“Nanti kita lihat saja lah. Kan prosesnya masih tidak sederhana kan. Terserah partai, kalau memang ada partai ya senang juga saya dicalonkan wong nanti dicalonkan. Tapi itu kan terserah saja.” ungkapnya kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu, 13/9/2023.
Namun, Muhadjir juga mengingatkan tentang posisinya saat masih menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang berarti dia tidak dapat terafiliasi dengan partai politik atau terlibat dalam pembicaraan terlalu dalam mengenai calon wakil presiden.
“Saya itu tidak boleh berafiliasi dengan partai mana pun. Kenapa? saya PNS, saya ini Guru Besar di Universitas Negeri Malang,” kata Muhadjir.
Muhadjir juga menekankan bahwa saat ini dia adalah seorang pengurus di PP Muhammadiyah, sehingga dia tidak memiliki kewenangan untuk memengaruhi atau terlibat dalam proses pemilihan cawapres.
“Saya adalah pengurus di PP Muhammadiyah. Jadi, saya memang tidak terkait dengan partai politik. Jadi, jika ada yang ingin mencalonkan saya dan itu melalui partai politik serta mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh partai, itu sepenuhnya menjadi keputusan mereka,” ungkapnya.
Muhadjir menambahkan, sebagai Menteri Koordinator, tugas utamanya ialah non-partisan dan harus melayani semua masyarakat serta membantu presiden dalam menjalankan tugas-tugas pentingnya. Misalnya, dalam upaya pengentasan kemiskinan dan penurunan angka stunting.*
