Jangan Ada Politik Dagang Sapi di Koalisi Banteng
FORUM KEADILAN – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) hingga kini masih menerima dukungan dari parpol lain untuk mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Namun, Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, mengatakan dukungan itu harus bebas dari praktik politik dagang sapi.
“Keikhlasan harus tercermin dan terwujud pada kesadaran sikap untuk menghindari berbagai praktik transaksi politik. Dukungan harus bebas dari politik dagang sapi,” ujar Said pada Senin, 11/9/2023.
Said menyebut yang terpenting adalah kesamaan visi dan misi untuk berjuang demi Indonesia yang lebih baik.
Politik dagang sapi sejatinya sama dengan dagang sapi secara harfiah. Yakni adanya pembeli dan penjual yang melakukan tawar menawar hingga terjadinya transaksi.
Terkait dalam konteks politik, Pakar Komunikasi Politik Universitas Harapan (UPH) Emrus Sihombing pun membeberkan artinya.
“Ketika dipakai dalam konteks politik, ini artinya ada tawar menawar dan berkaitan dengan untung rugi. Intinya PDIP mempersilahkan memberikan dukungan tetapi jangan ada tawar menawar, istilahnya ‘Kami mendukung, nanti kami mendapatkan apa?’, jangan begitu. Jadi, jangan memberikan dukungan seperti berdagang sapi, tapi memberikan dukungan karena bentuk ideologis,” katanya, kepada Forum Keadilan, Selasa, 12/9/23.
PDIP seolah ingin menegaskan kepada pihak yang memberikan dukungan kepada Ganjar untuk tidak berharap akan mendapatkan posisi cawapres atau kabinet nantinya. Salah satunya karena Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memiliki hak prerogatif.
Menurut Emrus, hal ini menguntungkan PDIP sekaligus juga akan berpengaruh jika Ganjar nantinya terpilih menjadi presiden.
“Kalau ada transaksional pasti ada pertimbangan jasa pendukungnya selama ini kan sehingga tidak begitu mempertimbangkan kepentingan rakyat,” tuturnya.
Lain dengan Emrus yang menyebut PDIP ingin menegaskan hak prerogatif Megawati, Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Indonesia Ray Rangkuti justru menyebut pernyataan Said Abdullah itu tak perlu ditanggapi serius.
“Saya nggak tahu juga apa yang dimaksud oleh Said Abdullah. Memang kalau maknanya itu politik dengan mahar, begitulah kira-kira. Cuma catatan saya, itu biasa saja,” katanya kepada Forum Keadilan, Selasa 12/9/2023.
Tak Ada Keretakan di Kubu Pendukung Ganjar
Disinggung adanya dugaan keretakan di kubu pendukung Ganjar yang terdiri dari PDIP, PPP, Partai Perindo dan Partai Hanura, Emrus justru menyebut koalisi itu menjadi yang paling kuat di antara yang lain.
Salah satu alasan karena adanya Megawati yang memiliki hak prerogatif hingga membuat parpol pengusung lainnya seakan tak bisa berkutik.
“Karena setiap parpol yang bergabung ke koalisi PDIP itu sudah melakukan kalkulasi terkait keputusan tentang capres dan cawapres itu adalah hak prerogatif dari Megawati, mereka itu pasti sudah tahu,” katanya.
Inilah yang membuat Emrus yakin jika PPP tidak akan keluar dari koalisi lantaran sudah tahu nilai-nilai yang berlaku dalam partai berlambang banteng moncong putih tersebut. PPP menurut Emrus cukup tahu diri ketika mengetuk pintu koalisi dan tidak mengubah aturan yang ada.
“Tapi kan kalau hanya menawarkan Sandiaga Uno (sebagai cawapres) boleh dong, masa tidak boleh,” ungkap Emrus.
Senada dengan Emrus, Ray justru menuturkan pernyataan Said tidak menggambarkan secara jelas ada turbulensi di dalamnya.
“Itu kan cuma pernyataan Said Abdullah. (Adanya keretakan) tidak terlalu lah. Saya nggak tahu itu ditujukan ke siapa, harus ditanyakan langsung ke dia (Said Abdullah). Sama seperti ini, kenapa mereka dukung Ganjar karena mereka punya kepentingan,” tutupnya.*
