DPR Desak Pembangunan Food Estate Disetop

Gedung MPR DPR dan DPD. | Ist

FORUM KEADILAN – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengaku telah mendesak penghentian pembangunan Food Estate.

Menurut Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin, hingga saat ini seluruh jajaran komisi IV telah sepakat untuk meminta penghentian pembangunan Food Estate tersebut.

Bacaan Lainnya

“Kalau teman-teman komisi IV meminta dihentikan, tidak usah ada lagi Food Estate, kecuali memang yang masih berjalan karena kita perlu dulu informasi lebih dalam termasuk audit BPK, jadi sebelum dilanjutkan lagi ke depannya perlu dulu kejelasan ini berjalan efektif tidak, sudah menghasilkan tidak? Nah prinsip-prinsip pengelolaan manajemen keuangan sudah masuk belum, karena komisi IV itu kan hanya memberikan persetujuan sedangkan secara teknisnya kan dari Kementerian, bukan kami,” katanya kepada Forum Keadilan, Jumat, 18/8/2323.

Sebenarnya, Andi melanjutkan, Komisi IV lebih memilih anggaran Food Estate dialihkan untuk mendorong kebutuhan pertanian lainnya.

“Fungsi pengawasan kami sudah dijalankan dengan melihat langsung ke lapangan dan teman-teman kita dari beberapa Fraksi pun memang tidak setuju untuk dilanjutkan. Mending anggarannya dialihkan ke subsidi pupuk, kemudian pembagian bantuan-bantuan alat pertanian atau irigasi keseluruhan daerah-daerah Indonesia yang kekeringan itu penting, daripada kesannya membuka daerah baru tapi tidak maksimal juga,” ujarnya.

Hingga saat ini, Andi menjelaskan persoalan terkait Food Estate yang mendapatkan kritik dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto itu masih akan terus dicarikan solusi melalui rapat.

“Kita menunggu rapat nanti, pekan depan. Dirapatkan karena sudah masuk persidangan kan, artinya bahwa informasi yang ada ini kita jadikan masukan,” singkatnya.

Kemudian, Fraksi dari Partai PKS itu pun mengaku jika belum pernah melakukan kunjungan ke Food Estate tersebut karena bukan wewenang dari Komisi IV DPR RI.

“Sebenarnya kami sebagai Komisi IV itu sudah pernah berkunjung ke beberapa titik Food Estate, walaupun itu memang bukan Food Estate yang diolah Menhan (Menteri Pertahanan) itu belum pernah kami adakan kunjungan ke sana, tapi karena sebenarnya bukan domain kami karena itu kan anggarannya dari komisi I yang Kemenhan,” jelasnya.

Di sisi lain, alasan tidak ada sinegritas antara Kementerian yang bertanggung jawab membuat Food Estate tidak maksimal.

“Pelaksanaannya tidak maksimal karena tidak ada sinegritas antara semua Kementerian tidak berjalan dengan baik, misalnya di sana pertanian sudah untuk benih, alat pertanian, dan juga irigasi tapi irigasi sekundernya tidak ada, harusnya kan Kementerian PUPR ya. Jadi proyek ini melibatkan banyak Kementerian bukan hanya Kementerian Pertanian,” ucapnya.

Fakta lain juga terungkap, ketika Andi menjelaskan Food Estate di Kalimantan Tengah, Sumba (NTT) dan Sumatra Utara yang hasilnya pun belum maksimal.

“Kami berkunjung ke sana ya memang tidak maksimal dari informasi petani, dan banyak sebenarnya menggunakan lahan-lahan yang sudah ada, cuma sepertinya hanya tingkatkan. Tapi sekali lagi keluhan masyarakat kita inikan infrastruktur pertanian kita yang tidak bagus, apa pun niatnya kalau infrastruktur nya tidak bagus ya tentu tidak bisa maksimal hasilnya,” ujarnya.

“Kami Komisi IV itu selalu membagi kelompok itu melihat langsung, memang ada beberapa macam yang perlu disoroti, besarnya anggaran yang digelontorkan, apakah memang sesuai dengan hasilnya kan gitu, perlu dievaluasi, dan diperdalam,” imbuhnya.

Andi menegaskan jika faktor utama Food Estate di bawah kepengawasan Kemenhan tidak berjalan maksimal karena sinegritas antar Kementerian yang kurang baik.

“Tapi catatan (kami) itu bagaimana sinegritas kita ini sampai ke Kementerian terutama PUPR ini yang punya irigasi sekunder, primer gitu, karena ini kan lahan-lahannya tidak akan bisa digunakan kalau tidak ada sumber air gitu, loh,” tegasnya.

Sayangnya, dikatakan perencanaan yang kurang matang membuat Food Estate Kemenhan ini hanya disanjung di awal pembicaraan.

“Nah inikan masalahnya sumber air, dan sumber air ini kan di PUPR, bukan Kementan, jadi catatan kritisnya, perencanaan awal atau mungkin pembicaraan dari awal perlibatan Kementerian itu tidak maksimal, kalau dulu kita dengar gembar-gembor luar biasa campaign nya ‘ini akan menjadi solusi bagi kekurangan pangan’ tapi kan tidak juga,” tutup Andi.*

Laporan Novia Suhari