FORUM KEADILAN – Anggota Dewan Pakar Partai Golongan Karya (Golkar) Ridwan Hisjam menyebut, penyelenggaraan musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) Golkar hanya menunggu hitungan hari. Namun, ia tak bisa memastikan waktu pasti kapan munaslub tersebut diselenggarakan.
“Kapan munaslub? Saya tidak bisa bilang, karena bilang hilal berarti dalam waktu dekat, karena hilal tidak mungkin beda setahun atau dua tahun, hitungan hari saja,” kata Ridwan dalam program Sapa Pagi Indonesia, Senin, 24/7/2023.
Ridwan pun menyarankan kepada Ketua Umum (Ketum) Golkar Airlangga Hartarto untuk segera melakukan perubahan karakter agar bisa mengubah elektabilitas partai.
“Harus diubah karakter Pak Airlangga ini. Jadi gaya kepemimpinan Pak Airlangga ini harus diubah, kalau nggak ya nggak mungkin dapat digerakkan. Karakter dan DPP harus segera direshuffle,” kata Ridwan.
Selain itu, menurut Ridwan, Airlangga juga harus melakukan revitalisasi pengurus DPP. Kata dia, pengurus DPP harus dari aktivis-aktivis pemberani, bukan penjilat.
“Karakter tidak bisa diubah dalam waktu sekejap, tapi dia lakukan revitalisasi, para pengurusnya harus diambil aktivis-aktivis yang pemberani. Sang penakluk-penakluk, bukan penjilat-penjilat,” kata dia.
“Cari pemimpin yang super hebat. Kalau Airlangga bisa, tidak perlu ada munaslub, Airlangga saja yang pimpin hingga 2024, tapi dengan syarat harus lakukan revitalisasi,” kata dia lagi.
Berbeda, Ketua Dewan Pakar Golkar Agung Laksono justru meminta isu munaslub disetop. Kata dia, munaslub tak diperlukan karena tidak ada dasar kuat.
Agung mengatakan Munaslub bisa digelar apabila ada sejumlah pelanggaran. Misalnya, ketua umum tersangkut kasus hukum.
“Jangan kita membuat isu yang justru melemahkan partai, sekarang bukan untuk munaslub, lebih kepada memperkuat partai, memperkuat DPP, karena itu bukan cara yang terbaik saat sekarang, dari segi momen, dari segi waktu,” tegas Agung kepada wartawan, Senin, 24/7.
Sebelumnya, Partai Golkar tengah ditimpa isu perpecahan setelah sejumlah elite partai disebut mendorong digelarnya munaslub untuk mencopot Airlangga Hartarto dari posisi ketum. Airlangga dianggap gagal mendongkrak performa partai.
Sejumlah nama disebut-sebut siap menggantikan Airlangga sebagai ketum. Mereka termasuk Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.*
