FORUM KEADILAN – Partai NasDem menilai keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Budi Arie Setiadi menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) mengambil hak orang lain.
Diketahui, Budi dilantik untuk menggantikan Johnny G Plate dari Partai NasDem yang terjerat kasus korupsi proyek BTS 4G.
“Menkominfo diberikan ke non-NasDem meskipun NasDem tidak berharap lagi di posisi itu, tetapi hukumnya tetap gasab, artinya mengambil hak orang lain. Tidak halal, minimal syubhat,” kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Nasdem Effendy Choirie di Jakarta, Senin, 17/7/2023.
Effendy mengaku, Partai NaDem tak akan mempermasalahkan ketika Jokowi memberikan posisi Menkominfo kepada non-NasDem. Namun tetap saja, Effendy menilai jika Jokowi bertindak semaunya karena menyerahkan jabatan Menkominfo kepada non-NasDem.
“Ya sak karep’e (terserah) Jokowi-lah. Kan dia selama ini sudah sak karep-karep’e dewe (seenaknya sendiri),” ucap Effendy saat ditemui dalam Apel Siaga Perubahan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Minggu, 16/7.
Jawaban Jokowi soal Penunjukkan Menkominfo dari Non-Parpol
Jokowi resmi melantik Budi Arie Setiadi sebagai Menkominfo di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin, 17/7. Jokowi mengungkapkan alasan jabatan Menkominfo kini diisi pihak di luar partai politik (parpol).
“Semuanya dalam tujuan akhir agar segera bekerja cepat,” kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin, 17/7.
Saat ditanya soal jatah menteri Partai NasDem berkurang, Jokowi kembali melempar jawaban yang sama.
Pun ketika ditanya apakah sudah komunikasi dengan Partai NasDem terkait jabatan Menkominfo, Jokowi kembali berbicara soal kecepatan kerja.
“Agar ini selesai dengan kecepatan,” ujar Jokowi.*