PBNU Dorong Kemenag Evaluasi Kurikulum Al-Zaytun

Ilustrasi proses belajar di pesantren | Ist

FORUM KEADILAN – Kementerian Agama didorong melakukan evaluasi dan pemantauan ketat terhadap kurikulum dan proses belajar mengajar di Pondok Pesantren Al Zaytun pimpinan Panji Gumilang.

Permintaan tersebut dikarenakan kekhawatiran adanya perbedaan ajaran dari yang diberikan hingga yang dipraktikkan.

Bacaan Lainnya

“Yang dipraktikkan bisa saja dari khotibnya, terus cara sholatnya, kemudian masih banyak lagi lah, contoh-contoh yang menyimpang dari mainstream gitu,” kata Ketua PBNU, Prof Mukri kepada Forum Keadilan, Sabtu, 1/7/23.

Ia meminta pemerintah segera mengambil langkah agar persoalan penyimpangan di Ponpes Al-Zaytun cepat tuntas. Prof Mukri mengajak semua elemen masyarakat memantau dan memberi tekanan kepada pemerintah untuk percepatan penanganan kasus Al-Zaytun. Namun Prof Mukri mengingatkan masyarakat tak berbuat anarkis atau main hakim sendiri dalam hal merespon kejanggalan Ponpes Al-Zaytun.

“Tapi tetap saja, jangan sampai terjadi anarkis, dan terpenting adalah gimana caranya (al-zaytun) ini ditangani oleh negara lah, jangan ada pembiaran gitu. Termasuk kurikulum, ini juga harus sama, yang di tampakkan dan dilaporkan mungkin tidak sama dengan yang dipraktekkan,” tegasnya.

Sebelumnya Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Jawa Barat (Jabar) taggal 12 Juni 2023 lalu diketahui mendatangi Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun usai viralnya berbagai kontroversi Panji Gumilang selaku pimpinan lembaga tersebut.

Kepala Kanwil Kemenag Jabar, Ajam Mustajam dalam keterangan resminya menyatakan tidak ada penyimpangan kurikulum di Ponpes Al Zaytun. Pendapat senada juga disampaikan Asroriun Niam Sholeh selaku Ketua MUI Bidang Fatwa. Ia menyebut Ponpes Al-Zaytun telah di investigasi sejak tahun 2002. Hasil investigasi, kurikulum pendidikan yang ada di pondok pesantren Al-Zaytun tidaklah salah atau menunjukkan adanya kesesatan.

Sementara Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan pemerintah akan mengevaluasi Ponpes Al-Zaytun secara administratif, termasuk kurikulum hingga proses belajar megajar. *

Laporan: NOVIA SUHARI 

Pos terkait