Resmi, Pemilu 2024 dengan Sistem Proporsional Terbuka atau Coblos Caleg

FORUM KEADILAN – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa Pemilu 2024 akan dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka atau tetap coblos caleg.

Hal ini sesuai dengan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 atau gugatan sistem proporsional tertutup pada Kamis, 15/6/2023.

Bacaan Lainnya

“Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Anwar Usman di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat.

Hakim Konstitusi Arief Hidayat diketahui menyampaikan pendapat berbeda dengan beragam pertimbangan.

Dalam sidang tersebut, diketahui bahwa MK mempertimbangkan pandangan DPR sebagai lembaga, bukan hanya pandangan fraksi.

“Keterangan DPR sejatinya merupakan keterangan yang diberikan lembaga perwakilan rakyat sebagai satu kesatuan pandangan lembaga, bukan pandangan fraksi,” ucap hakim konstitusi Guntur Hamzah.

“Perbedaan pandangan dari F-PDIP dalam keterangan DPR lebih merupakan persoalan internal lembaga DPR, sehingga yang akan Mahkamah pertimbangan adalah keterangan DPR secara kelembagaan,” lanjutnya.

Sidang pleno pembacaan putusan MK mengenai permohonan sistem pemilu ini dihadiri oleh 8 hakim konstitusi saja. Satu hakim tidak hadir.

Kedelapan hakim yang hadir yakni Anwar Usman, Saldi Isra, Arief Hidayat, Suhartoyo, Manahan M.P. Sitompul, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, dan Guntur Hamzah.

Sedangkan hakim konstitusi Wahiduddin Adams dikonfirmasi tidak hadir karena sedang tugas ke luar negeri.

Gugatan terkait sistem Pemilu ke MK sebelumnya diajukan oleh Demas Brian Wicaksono (pengurus PDI-P), Yuwono Pintadi, Fahrurrozi, Ibnu Rachman Jaya, Riyanto, serta Nono Marijono.

MK telah menerima permohonan uji materi (judicial review) terhadap Pasal 168 ayat (2) UU Pemilu terkait sistem proporsional terbuka yang didaftarkan dengan nomor registrasi perkara 114/PUU-XX/2022 pada 14 November 2022.

Para pemohon berpendapat, sistem pemilu proporsional terbuka bertentangan dengan konstitusi.

Sebab, Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 19 UUD 1945 menerangkan bahwa anggota DPR dan DPRD dipilih dalam pemilu, di mana pesertanya adalah partai politik.

Sementara dengan sistem pemilu terbuka, pemohon menyebut peran parpol menjadi terditorsi dan dikesampingkan.

Sebab, calon legislatif terpilih adalah yang mendapat suara terbanyak, bukan yang ditentukan oleh partai politik.