FORUM KEADILAN – Partai Gerindra mengklaim Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bukan dipanggil oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Gerindra berdalih Ketua Umum Gerindra melainkan diundang sebagai bentuk koordinasi antara presiden dengan pembantunya.
“Bukan panggilan ya, itu undangan. Panggilan sudah kayak dipanggil KPK aja gitu, awas jangan salah. Itu undangan bukan panggilan ya,” kata Wakil Ketua Umum partai Gerindra, Habiburokhman saat ditemui Forum Keadilan di gedung DPR RI, Rabu 7/6/23.
Pertemuan Jokowi dan Prabowo dianggapnya sebagai hal lumrah sebagai koordinasi sewajarnya anggota kabinet kepada presiden. Undangan Jokowi yakinnya tak lepas dari keberanian Prabowo memberi usulan untuk perdamaian dunia.
“Lagi pula apa yang disampaikan oleh pak Prabowo itu kan, bagus sekali, yang mana beliau mempelopori adanya tawaran konkret. Karenakan beliau mewakili kegelisahan, pemimpin-pemimpin di seluruh dunia,” jelasnya.
Selain untuk perdamaian dunia, sebagai Menhan, Prabowo tukasnya juga memikirkan dampak ke beberapa negara termasuk Indonesia.
“Prabowo menunjukan keberanian memberikan usulan tadi, resolusi sampai, dan sebagainya. Itu juga merupakan trobosan yang bagus sekali,” tuturnya.
Terpisah, Sekretaris Kabinet Pramono Anung enggan menyampaikan apakah Presiden menegur atau mengapresiasi Prabowo atas proposal perdamaian Ruisa-Ukraina diusungnya. Pramono mengemukakan usulan resolusi konflik Rusia-Ukraina yang digagas Prabowo perlu dilihat dari perspektif yang positif.
Menurutnya penyampaian proposal perdamaian itu disampaikan Menteri Pertahanan di dalam forum official yang kemudian mendapatkan tanggapan baik dari Ukraina maupun Rusia. Pramono meyakini Menhan Prabowo memiliki niat yang baik terkait proposal perdamaian tersebut
Usulan disampaikan Prabowo juga diyakini Pramono masih berpegang teguh pada kebijakan diambil Presiden Jokowi.
Sebelumnya dalam helatan tahunan menteri-menteri pertahanan International Institute for Strategic Studies (ISS) Shangri-La Dialogue ke-20 di Singapura pada Sabtu 3/6/2023, Prabowo menyampaikan usulan untuk resolusi konflik Rusia-Ukraina.
Sejumlah usulan dipaparkan Prabowo dalam proposal perdamaiabnya. Usulan pertama yaitu dorongan agar Ukraina dan Rusia menerapkan gencatan senjata. Kedua belah pihak diharapkannya juga menarik mundur pasukan hingga 15 km dari titik gencatan senjata.
Sedangkan usulan ketiga yaitu meminta Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) membentuk pasukan penjaga perdamaian dan menempatkan di wilayah demiliterisasi sekarang ini. PBB lanjutnya, PBB diharapkannya juga menggelar referendum kepada masyarakat yang tinggal di wilayah demiliterisasi.
Selaras dengan proposalnya, Prabowo meyakinkan Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian untuk mendukung berakhirnya perang di Eropa. Selain kerusakan besar, perang ini disebut Prabowo membuat banyak rakyat sipil menjadi korban. Prabowo berharap usulan penghentian perang dapat disetujui semua negara.
Menanggapi langkah pembantunya itu, Presiden Jokowi menegaskan bahwa proposal perdamaian tersebut merupakan usulan Prabowo secara pribadi Prabowo, bukan mewakili pemerintah.
Jokowi memastikan akan memanggil Prabowo untuk mengnklarifikasi perihal pernyataannya di ISS) Shangri-La Dialogue ke-20 di Singapura tersebut. *
Laporan Novia Suhari
