Mahfud MD Kembali Tegaskan Pemilu Tetap 2024: Nggak Bisa Diundur

Menko Polhukam Mahfud Md | Ist

FORUM KEADILAN – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (Menko Polhukam) Mahfud MD kembali menegaskan pemilu tetap digelar pada 2024.

Mahfud mengatakan, pelaksanaan pemilu tidak bisa diundur karena akan melanggar konstitusi.

Bacaan Lainnya

“Tahun depan itu diadakan pemilu, dan saya ingin memastikan untuk kesekian kalinya, pemilu itu jadi. Nggak bisa diundur karena kalau diundur melanggar konstitusi. Kenapa? Karena kata konstitusi itu berkata pemilu 5 tahun. Tidak boleh lewat sehari pun presiden itu menjabat lima tahun tepat,” kata Mahfud di Hotel Royal Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu, 25/3/2023.

Mahfud menegaskan, presiden baru harus dilantik pada 20 Oktober 2024. Dia menjelaskan, jadwal pemilu baru bisa berubah jika konstitusi terkait mewajibkan pemilu diadakan 5 tahun sekali diubah.

“Kan presiden dulu dilantik tanggal 20 Oktober, besok 20 Oktober harus ada presiden baru. Lewat dari itu melanggar konstitusi. Apa bisa Pak diubah? Bisa tapi konstitusinya diubah dulu. Mengubah konstitusi itu tidak mudah,” katanya.

Mahfud menjelaskan, perubahan konstitusi tak mudah dilakukan karena ada sejumlah ketentuan.

“Satu, harus diusulkan oleh sepertiga pasal mana yang mau diubah. Apa alasannya? Bagaimana rumusannya dibentuk dulu badan pekerja. Nanti kalau dapat sepertiga sih gampang. Tetapi, sidangnya harus dihadiri oleh dua per tiga. Oleh anggota MPR. Dua pertiga itu nggak akan tercapai kalau konfigurasi politik seperti sekarang, karena PDIP nolak perpanjangan, Demokrat nolak, NasDem nolak, PKS nolak. Ini sudah hampir separuh. Nggak akan ada sidang MPR,” imbuhnya.

PN Jakpus Perintahkan KPU Tunda Pemilu Jadi 2025

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) memerintahkan Komisi Pemilihan Umum menunda pemilu.

Sedianya, tahapan Pemilu 2024 sudah berjalan sejak pertengahan Juni tahun lalu. Pemungutan suara serentak dijadwalkan digelar pada 14 Februari 2024.

Dalam putusannya, PN Jakpus mengabulkan gugatan Partai Prima terhadap KPU.

Penundaan terhitung sejak putusan dibacakan pada Kamis, 2/3, dan KPU diminta melaksanakan tahapan dari awal selama 2 tahun 4 bulan dan 7 hari. Artinya, pemilu serentak bakal berlangsung pada 2025.

Menghukum Tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal selama lebih kurang 2 (dua ) tahun 4 (empat) bulan 7 (tujuh) hari,” demikian bunyi diktum kelima amar putusan tersebut.*