YLBHI dan AJI Desak DPR Revisi UU ITE: Banyak Pasal Karet

Ilustrasi UU ITE
Ilustrasi UU ITE

FORUM KEADILAN – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengajukan 3 tuntutan revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Dalam konferensi pers yang digelar pada Senin, 13/3/2023, di Jakarta Pusat, YLBHI menyebut tuntutan untuk revisi kedua UU ITE ditujukan untuk pemerintah dan DPR RI.

Bacaan Lainnya

Tiga tuntutan tersebut antara lain:

Pertama, DPR RI ketika membahas revisi kedua UU ITE tidak hanya melalui Komisi I tetapi juga melibatkan banyak sektor.

Seperti komisi hukum, komisi yang membahas isu perempuan, kebebasan berekspresi, konsumen, dan lain-lain.

Kedua, dibukanya ruang pembahasan dengan partisipasi bermakna agar publik dapat ikut terlibat dalam proses pembahasan revisi kedua UU ITE di DPR RI.

Ketiga, hapuskan pasal-pasal bermasalah yang rentan mengkriminalkan banyak korban, mencederai prinsip demokrasi dan mengancam hal kelompok rentan sebagaimana lampiran kajian koalisi mengenai dampak UU ITE yang tertuang dalam Daftar Inventaris Masalah (DIM).

“UU ITE yang berlaku saat ini masih banyak memuat pasal karet yang mengancam HAM dan demokrasi, terlebih lagi masih sering digunakan untuk mempidanakan orang secara tidak adil,” kata Arif Maulana, Direktur YLBH Jakarta.

AJI sebut UU ITE berpotensi menyerang kelompok rentan

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Asosiasi Jurnalis Independen (AJI) Ika Ningtyas menyebut UU ITE berpotensi menyerang kelompok rentan.

Seperti media atau pers.

“Pers menjadi salah satu kelompok rentan yang dikriminalisasi oleh UU ITE,” katanya, pada Senin, 13/3/23.

Selain pers, UU ITE juga sering kalo menyerang masyarakat awam, anak-anak, perempuan, hingga korban pelecehan seksual.

“Masyarakat biasa juga banyak terseret dalam kasus UU ITE terutama pencemaran nama baik, selain itu korban pelecehan seksual juga menjadi salah satunya,” kata M. Deorobi dari LBH APIK.

Sementara itu, Arif Maulana dari YLBHI mengatakan jika UU ITE ini menjadi ancaman untuk HAM dalam kebebasan berekspresi dan berdemokrasi.

Oleh karena itu, desakan untuk dilakukannya revisi UU ITE ini terus dilakukan oleh YLBHI dengan 24 lembaga lainnya.*

 

Laporan Novia Suhari