KPK Periksa Kepala Dinas Perdagangan terkait Kasus Suap Bupati Bangkalan

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. (IST)

FORUM KEADILAN – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Kepala Dinas Perdagangan Pemkab Bangkalan Roosli Soeliharjono sebagai saksi terkait kasus yang menjerat Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron (RALAI) dan lima pejabat pemerintah kabupaten (Pemkab) Bangkalan lainnya pada Jumat, 16/12/2022.

“Hari ini pemeriksaan saksi TPK (tindak pidana korupsi) lelang jabatan di Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, untuk tersangka RALAI dan kawan-kawan,” kata Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat, 16/12/2022.

Bacaan Lainnya

Ali Fikri mengatakan, saksi yang diperiksa adalah Kepala Dinas Perdagangan Pemkab Bangkalan periode 2019-sekarang, Roosli Soeliharjono. “Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan,” ujar Ali Fikri.

Sebelumnya, KPK menahan Latif atau RALAI beserta lima bawahannya. Latif dan lima pejabat di lingkungan Pemkab Bangkalan, Jawa Timur itu sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap lelang jabatan. “Terkait kebutuhan proses penyidikan, Tim Penyidik menahan para tersangka,” kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers di kantornya, 8/12/2022.

Firli mengatakan, Latif diduga meminta commitment fee berupa uang kepada setiap aparatur sipil negara (ASN) yang dinyatakan lulus seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), termasuk promosi jabatan eselon 3 dan 4.

“Untuk dugaan besaran nilai commitment fee tersebut dipatok mulai dari Rp 50 juta sampai dengan Rp 150 juta,” ujar Firli.

Dalam perkara ini, Latif disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sementara, lima bawahannya disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*