Pemerintah Cina Buka Suara Terkait Proyek Whoosh
FORUM KEADILAN – Pemerintah Cina buka suara mengenai permasalahan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Whoosh dan kesulitan keuangan yang dialami oleh PT KAI akibat proyek tersebut.
Melalui pernyataan resmi yang disampaikan oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Cina Guo Jiakun, bahwa Cina menyatakan sejatinya saat pelaksanaan proyek tersebut, pemerintahan kedua negara sudah berkomunikasi dan berkoordinasi erat, termasuk dalam menilai investasi, angka-angka keuangan dan potensi ekonominya.
“Perlu ditegaskan ketika menilai proyek kereta api cepat, selain angka-angka keuangan dan indikator ekonomi, manfaat publik dan imbal hasil komprehensifnya juga harus dipertimbangkan. Otoritas dan perusahaan yang berwenang dari kedua belah pihak telah menjalin koordinasi yang erat untuk memberikan dukungan yang kuat bagi pengoperasian kereta api yang aman dan stabil,” ujarnya Senin, 20/10/2025, lalu seperti dikutip dari website resmi pemerintah Cina.
Ia mengatakan bahwa Cina akan selalu siap untuk terus bekerja sama dengan Indonesia untuk terus memfasilitasi pengoperasioan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung yang berkualitas tinggi supaya sarana ini dapat memainkan peran yang lebih besar dalam mendorong pembangunan ekonomi dan sosial Indonesia serta meningkatkan konektivitas di kawasan.
Diketahui, masalah proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung kembali diungkit belakangan ini. Salah satu masalahnya yang diungkit terkait besarnya utang proyek tersebut.
Sebagai informasi, nilai investasi proyek itu tembus US$7,2 miliar atau Rp116,54 triliun (asumsi kurs Rp16.186 per Dolar AS).
Dana tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan yang terdapat dalam proposal dari Cina saat menawarkan proyek itu ke Indonesia. Dikarenakan, dalam proposal, Cina hanya menawarkan nilai investasi US$6,07 miliar atau sekitar Rp86,67 triliun (kurs Rp14.280 per dolar AS).
Sebanyak 75 persen pendanaan proyek berasal dari pinjaman China Development Bank. Sementara sisanya berasal dari modal pemegang saham, termasuk KAI, Wijaya Karya, PTPN I, dan Jasa Marga.
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Purbaya Yudhi Sadewa, menolak bila Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dipakai untuk menanggung sebagian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh yang dioperasikan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
Purbaya menilai bahwa tanggung jawab pembayaran utang seharusnya dikelola oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia yang menaungi proyek tersebut.
“Utang KCIC dibiayai APBN, saya belum dihubungi untuk masalah itu, nanti begitu ada saya di jumpa pers mingguan saya kasih tahu updatenya seperti apa,” kata Purbaya via Zoom saat mengisi Media Gathering Kemenkeu 2025 di Novotel Bogor, Jawa Barat, Jumat, 10/10/2025.
Menurutnya, hingga saat ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum menerima pembahasan resmi dari pihak terkait mengenai usulan agar sebagian utang PT KCIC ditanggung oleh negara.
Tetapi, Purbaya menilai bahwa Danantara sudah memiliki kapasitas keuangan yang cukup untuk menyelesaikan masalah itu tanpa perlu mengandalkan APBN.
“Yang jelas sekarang saya belum dihubungi tentang masalah itu. Tapi kalau ini kan di bawah Danantara kan ya. Kalau di bawah Danantara kan mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa Rp80 triliun atau lebih,” tuturnya.
Purbaya menegaskan Danantara seharusnya dapat mengelola kewajiban keuangan proyek Whoosh menggunakan sumber daya yang dimiliki. Pemerintah tidak ingin terus-menerus menanggung beban keuangan dari proyek yang dikelola secara korporasi.
“Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi. Karena kalau enggak ya semuanya ke kita lagi termasuk dividennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government,” sambungnya.
Ia mengingatkan agar pengelolaan antara sektor swasta dan pemerintah tidak tumpang tindih. Menurutnya, skema pembiayaan proyek seperti Whoosh harus jelas batasnya antara bagian yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan yang dikelola secara komersial.
“Jangan kalau enak swasta, kalau enggak enak government. Posisi saya sekarang yang saya tahu seperti mana saya belum disusunin sama mereka,” pungkasnya.
Di sisi lain, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa proyek tersebut busuk.
Selain mengenai nilai investasi yang tidak sesuai proposal awal, kebusukan juga terjadi pada pembangunan. Proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung berjalan serampangan yang salah satunya terjadi pada pembangunan pilar LRT yang dikerjakan oleh PT KCIC di KM 3 +800.
Kementerian PUPR mengatakan pembangunan pilar dilakukan tanpa izin dan berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan.
PUPR menilai bahwa pengelolaan sistem drainase dari pengerjaan proyek tersebut buruk karena tidak dibangun sesuai kapasitas.
Akibat dari masalah tersebut, proyek sudah menimbulkan genangan air pada Tol Jakarta-Cikampek dan Kemacetan pada ruas jalan tol.
Oleh karena demikian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Komite Keselamatan Konstruksi pada 2020 lalu sempat menghentikan pelaksanaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang dikerjakan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun pada 2021 lalu membentuk Komite Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung untuk mengatasi permasalahan tersebut.
Pembentukan Komite tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung yang diteken oleh Jokowi pada Rabu, 6/10/2025.
Diketahui, komite ini dipimpin oleh Luhut.
“Jadi memang saya menerima proyek (Whoosh) sudah busuk itu barang,” katanya di Jakarta, Kamis, 16/10/2025 lalu.*
