Istana Buka Suara Rencana Perbaikan Ponpes Al Khoziny Pakai APBN
FORUM KEADILAN – Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, buka suara terkait kritik yang dilayangkan mengenai rencana pembangunan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Prasetyo memastikan pemerintah sedang mengkaji rencana tersebut.
“Tapi memang semua sedang kita pelajari ya. Karena kan berkaitan dengan masalah jumlah, itu juga berkaitan dengan masalah perkembangan apakah kemudian pondok pesantren yang sekarang eksis yang menjadi prioritas atau kah ke depan misalnya ada pembangunan pondok-pondok yang baru. Itu sedang dicoba dipelajari,” ujar Prasetyo di Kertanegara, Jakarta, Minggu, 12/10/2025.
Prasetyo menjelaskan bahwa Prabowo memang menaruh perhatian terhadap insiden ambruknya Ponpes Al Khoziny yang menelan puluhan korban jiwa. Menurut Prasetyo, saat ini yang penting adalah memperbaiki keamanan dari bangunan tersebut.
“Yang penting adalah pasca kejadian kemarin, Bapak Presiden memerintahkan kepada kita semua untuk sekali lagi melakukan pendataan dengan inventarisasi terutama yang berkenaan dengan masalah keselamatan itu harus menjadi prioritas utama,” jelasnya.
“Jadi memang Kementerian PU diminta untuk melakukan cek lapangan ke setiap pondok pesantren untuk memastikan bahwa pembangunan-pembangunan fisik itu betul-betul terjamin keamanannya. Supaya tidak terjadi lagi kejadian seperti kemarin,” tambahnya.
Diketahui sebelumnya, rencana perbaikan gedung Ponpes Al Khoziny yang ambruk pada 29 September 2025 menggunakan APBN diungkapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo.
Ia mengatakan untuk sementara dana perbaikan Ponpes akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tetapi, ia tidak menutup kemungkinan dana itu juga diperoleh dari pihak swasta.
“Insyaallah cuma dari APBN ya. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti kita juga ada bantuan dari swasta kita pasti bantu. Cuma sementara waktu dari APBN,” kata Dody dalam konferensi persnya di kantor Kementerian PU, Jakarta, Selasa, 7/10/2025.*
