DPR Minta Gubernur Jabar Tinjau Ulang Kebijakan Donasi 1.000 per Hari untuk ASN dan Warga

FORUM KEADILAN – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi Partai Golkar Zulfikar Arse Sadikin menanggapi kebijakan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi yang menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 149/PMD.03.04/KESRA tentang Gerakan Rereongan Sapoe Sarebu (Poe Ibu). Edaran tersebut mengimbau aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat Jabar untuk berdonasi Rp1.000 per hari.

Arse menilai, meskipun kebijakan itu bersifat sukarela, kepala daerah tetap harus berhati-hati dalam membuat imbauan yang menyangkut keuangan masyarakat.

“Sebenarnya bukan soal Kang Dedi ya. Siapa pun gubernur, bupati, atau wali kota, tolong dipertimbangkan walaupun sifatnya sukarela. Ini pernah juga terjadi di Sumatera Barat kalau tidak salah,” katanya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 7/10/2025.

Menurutnya, pemerintah daerah seharusnya mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang telah diatur dalam undang-undang, seperti pajak daerah, retribusi, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

“Daerah dan negara itu sudah punya jalan untuk menghasilkan sumber keuangan. Kelola saja dengan sebaik-baiknya untuk membiayai urusan pemerintah. Presiden sendiri mengakui masih banyak kebocoran di penerimaan dan belanja,” jelasnya.

Arse menegaskan, alih-alih membuat imbauan donasi baru, pemerintah daerah sebaiknya memperbaiki tata kelola keuangan serta memaksimalkan pendapatan dan penggunaannya.

“Lebih baik memperbaiki tata kelola itu dan memaksimalkan pendapatannya serta penggunaannya. Insyaallah itu lebih diterima dan dimengerti masyarakat karena memang itu tugas pemerintah,” tegasnya.

Terkait dugaan bahwa kebijakan tersebut muncul akibat pengurangan transfer daerah dari pemerintah pusat, Arse menilai, langkah seperti itu seharusnya tidak dijadikan alasan untuk menambah beban masyarakat.

“Kita harus berjalan sesuai dengan undang-undang. Setiap daerah sudah punya sumber keuangan yang sah. Kalau pun mau di luar undang-undang, ubah dulu aturan dasarnya,” katanya.

Ia menambahkan, pemerintah daerah masih memiliki banyak cara untuk meningkatkan kemandirian keuangan tanpa membebani warga, seperti memperbaiki efisiensi anggaran, menetapkan prioritas yang tepat, menjalin kerja sama, dan mencari pembiayaan alternatif.

“Masih banyak jalan untuk mengelola keuangan daerah lebih baik. Jangan hanya mengeluh karena sebenarnya masih bisa dilakukan banyak hal,” tutur Arse.

Arse mengingatkan pentingnya lahir pemimpin daerah yang kreatif dari hasil Pilkada 2024 untuk mengoptimalkan potensi daerah.

“Kita butuh pemimpin yang makin kreatif dan inovatif. Mereka harus tahu kondisi masyarakatnya, bisa bekerja sama dengan para ahli, dan mengelola potensi daerah untuk menarik investasi. Dari situ ekonomi bisa bergerak dan menghasilkan uang,” pungkasnya.*