Mengenal Hak Veto PBB Sejarah Fungsi dan Polemiknya
FORUM KEADILAN – Belakangan, perdebatan mengenai hak veto kembali mencuat setelah Amerika Serikat menggunakan hak istimewanya di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menggagalkan resolusi terkait Palestina. Keputusan tersebut memicu reaksi beragam dari berbagai negara, mengingat resolusi yang diusulkan bertujuan mendukung upaya perdamaian dan memberikan perlindungan lebih bagi rakyat sipil.
Fenomena ini kembali menyoroti pertanyaan lama: seberapa adil sebenarnya sistem hak veto yang berlaku di PBB?
Apa Itu Hak Veto di PBB
Hak veto adalah kewenangan khusus yang dimiliki oleh lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yaitu Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, Prancis, dan Inggris. Dengan hak ini, satu suara penolakan dari salah satu negara tersebut sudah cukup untuk membatalkan sebuah resolusi, meski didukung oleh mayoritas anggota lainnya.
Secara sederhana, hak veto adalah “tombol stop” yang bisa langsung menghentikan keputusan bersama. Hak ini lahir dari kompromi politik pasca-Perang Dunia II, ketika negara-negara pemenang perang ingin memastikan adanya keseimbangan kekuatan agar tidak terjadi konflik global yang lebih besar.
Sejarah Singkat Lahirnya Hak Veto
Hak veto sudah ada sejak PBB berdiri pada tahun 1945. Saat itu, lima negara besar (yang kini disebut P5) diberikan posisi istimewa sebagai syarat agar mereka mau bergabung dan mendukung keberadaan PBB.
Tujuan awalnya adalah menjaga stabilitas internasional, dengan asumsi bahwa lima kekuatan besar dunia memiliki tanggung jawab utama terhadap perdamaian.
Namun, seiring berjalannya waktu, hak veto sering dianggap lebih banyak dipakai untuk kepentingan politik masing-masing negara, bukan semata-mata demi perdamaian global.
Kontroversi dan Kritik terhadap Hak Veto
Banyak pihak menilai hak veto sudah tidak relevan dengan kondisi dunia saat ini. Kritik utamanya adalah:
- Ketidakadilan representasi
Hanya lima negara yang punya kewenangan penuh, sementara negara lain, meski jumlahnya lebih banyak, tidak bisa menghentikan resolusi meskipun menolak.
- Penghalang resolusi kemanusiaan
Isu Palestina menjadi contoh nyata bagaimana hak veto kerap menghambat langkah cepat dalam mengatasi krisis kemanusiaan.
- Dipakai sebagai alat politik
Veto sering digunakan untuk melindungi sekutu atau kepentingan nasional, bukan berdasarkan pertimbangan moral atau kemanusiaan.
Usulan Reformasi Hak Veto
Isu reformasi PBB, khususnya hak veto, sudah lama dibicarakan. Beberapa gagasan yang muncul antara lain:
Membatasi penggunaan hak veto pada isu-isu tertentu saja, misalnya resolusi terkait genosida atau kejahatan kemanusiaan.
Memperluas keanggotaan tetap Dewan Keamanan agar lebih representatif terhadap kondisi dunia saat ini. Membuat mekanisme pengawasan agar hak veto tidak digunakan secara sepihak tanpa pertanggungjawaban moral.
Meski begitu, perubahan ini sulit diwujudkan karena setiap usulan reformasi tetap harus disetujui oleh negara-negara pemegang hak veto itu sendiri.
Isu hak veto di PBB memang kompleks dan sarat kepentingan politik global. Kasus Palestina hanya satu dari sekian banyak contoh bagaimana hak veto bisa menghambat lahirnya keputusan yang berpihak pada kemanusiaan. *
