Minggu, 31 Agustus 2025
Menu

BAKN Sebut Koperasi Merah Putih Bukan Pesaing Tapi Pembangkit Ekonomi Daerah

Redaksi
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Herman Khaeron di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 22/7/2025 | Novia Suhari/Forum Keadilan
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Herman Khaeron di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 22/7/2025 | Novia Suhari/Forum Keadilan
Bagikan:

FORUM KEADILAN – Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Herman Khaeron menegaskan bahwa kehadiran Koperasi Desa Merah Putih bukanlah ancaman bagi pelaku usaha lokal, melainkan merupakan instrumen strategis untuk membangkitkan ekonomi kerakyatan di berbagai daerah.

Menurut Herman, koperasi ini akan menjadi kekuatan baru dalam menekan kesenjangan ekonomi dan menciptakan ekosistem ekonomi berbasis rakyat. Ia mengingatkan bahwa sejak kemerdekaan, konstitusi Indonesia sudah mengamanatkan pentingnya ekonomi yang berpihak pada rakyat.

“Koperasi Desa Merah Putih ini akan menjadi pembangkit ekonomi. Pemerintah memberikan direktif kepada koperasi ini untuk mengelola anggaran yang dialokasikan ke berbagai sektor, mulai dari penyaluran subsidi pupuk, benih, gas melon 3 kg, hingga sektor pangan. Tujuannya jelas, memutus rantai distribusi komoditas lokal yang selama ini terlalu panjang,” katanya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 22/7/2025.

Ia juga menepis kekhawatiran sebagian pihak bahwa koperasi akan menjadi pesaing usaha kecil di daerah. Justru, kata Herman, koperasi membuka ruang kolaborasi yang luas karena bersifat inklusif dan terbuka bagi siapa saja.

“Tidak seperti perusahaan yang hanya dimiliki oleh sekelompok kecil orang, koperasi itu milik bersama. Semakin banyak anggota, semakin kuat koperasinya. Maka kolaborasi adalah kunci. Ini peluang, bukan ancaman,” tegasnya.

Anggota Komisi VI itu pun menilai, Koperasi Desa Merah Putih memiliki potensi untuk mendorong pemerataan pembangunan dari desa ke kota. Melalui basis desa, koperasi dapat menciptakan sistem perdagangan antar wilayah serta membuka peluang industri turunan yang bisa digarap oleh pelaku usaha lokal.

Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah menyiapkan anggaran senilai Rp1-3 miliar untuk menopang kegiatan koperasi ini. Selain itu, dalam rencana pengembangan ke depan, akan melibatkan bank-bank Himbara dan Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk mendukung pembiayaan dan pendampingan koperasi secara berkelanjutan.

“Kita optimis, dengan keterlibatan aktif negara di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, program ini akan sukses dan memberikan efek ganda (multiplier effect) bagi perekonomian rakyat,” pungkasnya.*

Laporan oleh: Novia Suhari