KPK Soroti Potensi Korupsi Penambangan Nikel di Raja Ampat

FORUM KEADILAN – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti potensi tindak pidana korupsi dalam kegiatan penambangan nikel di wilayah Raja Ampat, Papua.

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan, pihaknya telah melakukan kajian awal melalui kedeputian Koordinasi dan Supervisi (Korsup).

Kajian tersebut dilakukan bersama tim, termasuk Koordinator Supervisi Wilayah V KPK Dian Patria. Mereka telah melakukan pemantauan langsung di lapangan untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan dalam tata kelola pertambangan.

“Ya, sebenarnya kami sudah melakukan kajian. Dari unit koordinasi dan supervisi, khususnya yang tadi disampaikan Pak Dian Patria, sudah ada kegiatan pemantauan di sana. Kemudian dilihat potensi-potensinya seperti apa,” kata Setyo kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat, 13/6/2025.

Meski demikian, Setyo menegaskan bahwa hasil kajian tersebut belum dapat serta-merta disimpulkan sebagai indikasi tindak pidana korupsi. Proses verifikasi dan pendalaman masih terus dilakukan.

“Apakah dari kajian itu memang ada indikasi korupsi? Tentu itu masih ada proses yang harus dilewati,” jelasnya.

Ia menambahkan, sejumlah perusahaan tambang di wilayah tersebut diketahui telah dicabut izin operasinya. Namun, KPK tetap akan mengoordinasikan temuan-temuan tersebut dengan kementerian dan lembaga terkait, seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta Pemerintah Daerah Papua Barat.

“Nanti kami akan pikirkan lagi dengan permasalahan yang sudah ada, termasuk dengan pencabutan izin beberapa perusahaan di sana. Namun tetap kami akan sampaikan kepada kementerian terkait dan pemerintah daerah,” ujarnya.

Raja Ampat diketahui memiliki cadangan sumber daya alam yang cukup besar, termasuk nikel. Namun, aktivitas pertambangan di wilayah ini sering menuai sorotan karena berada di kawasan ekosistem penting dan berdekatan dengan wilayah konservasi laut.*