Komisi II: Efiensi Anggaran Tak Boleh Hambat Peran Parpol dan Pembangunan Daerah

FORUM KEADILAN – Anggota Komisi II DPR RI Dede Yusuf menanggapi kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah.

Menurutnya, meskipun pemangkasan dilakukan di berbagai sektor, partai politik tetap harus bisa beradaptasi agar kinerjanya tidak terganggu.

“Partai politik akan bekerja maksimal setelah tiga tahun pemerintahan berjalan. Jadi, kami mengembalikan kepada partai-partai politik untuk tetap bijak dalam mengelola anggaran agar bantuan yang berkurang tidak menghambat kinerja mereka,” ujar Dede Yusuf di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin, 3/2/2025.

Ia menekankan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh sampai menghentikan pembangunan, terutama di daerah yang sedang menjalankan proyek-proyek strategis.

“Kawan-kawan di DPR mendorong agar pembangunan tidak terhenti, terutama di daerah. Jika ada pemotongan, dikhawatirkan proyek yang sedang berjalan malah berhenti,” jelasnya.

Selain itu, Dede juga menyoroti pentingnya menjaga kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN), guru, dan tenaga honorer. Ia memastikan bahwa meskipun ada efisiensi, hak-hak pegawai tetap terjamin.

“Tadi sudah disampaikan bahwa tunjangan kinerja bagi ASN, guru, dan tenaga honorer tetap berjalan. Yang dikurangi hanya biaya perjalanan dinas dan belanja operasional yang tidak mendesak,” tambahnya.*

Laporan Muhammad Reza