Alasan Rumdin DPR Diganti Tunjangan Bulanan, Sekjen: Lebih Fleksibel
FORUM KEADILAN – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indra Iskandar membeberkan alasan mengganti rumah dinas (Rumdin) anggota DPR dengan uang tunjangan setiap bulan. Disebutnya, kebijakan itu dilakukan supaya lebih fleksibel, terutama terkait dengan maintenance rumah tinggal anggota.
Indra mengungkapkan, saat ini ada 570 unit rumah dinas DPR yang tersebar di dua lokasi di daerah Kalibata dan Pesanggrahan Jakarta Selatan. Disebutnya, kondisi rumdin yang ada sudah tua dan tentunya membuat biaya pemeliharaan semakin tidak seimbang.
“Kondisi rumah yang sudah tua dengan anggaran pemeliharaannya sudah tidak balance dan kalau dalam bentuk tunjangan kan lebih fleksibel,” kata ujar Indra Iskandar saat ditemui di Kalibata, Jakarta Selatan, Senin, 7/10/2024.
Selain itu, kata Indra, setiap hari pihaknya menerima sekitar 15-20 keluhan dari anggota terkait rumah jabatan. Keluhan itu berupa kebocoran dan banyak banyak tikus dan juga rayap yang membuat furniture di dalam rumah cepat rusak.
“Kemudian juga banyak rembesan, kerusakan akibat plumbing pemipaan yang sudah cukup tua memang bangunan di sini dibangun tahun 80-an,” ungkap Indra.
Lebih lanjut, Indra mengatakan bila semua kerusakan tersebut direvitalisasi, maka akan memakan biaya yang sangat besar. Karenanya, fasilitas rumdin diganti dengan tunjangan bulanan yang jumlahnya hingga saat ini belum ditentukan.
“Ya terus terang memang untuk melakukan revitalisasi rumah jabatan ini, enggak sedikit ya. Kalau kita mau serius memang seluruh atap dan strukturnya harus diperbaiki baru itu akan ideal,” tutupnya.
Laporan Muhammad Reza
