Polisi Siber dan BSSN Selidiki Kebocoran Data NPWP oleh Bjorka

FORUM KEADILAN – Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Himawan Bayu Aji mengatakan bahwa Polri terus bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta berbagai pihak terkait (stakeholder) untuk menyelidiki dugaan pembobolan data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) oleh hacker terkenal, Bjorka.

Kasus kebocoran data ini memicu kekhawatiran masyarakat karena data pribadi yang bocor dapat disalahgunakan. Bjorka diduga telah membocorkan sekitar enam juta data NPWP, yang meliputi Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor telepon, alamat, dan email.

“Kita tetap bekerja sama dengan kementerian dan lembaga yang berkepentingan dalam hal tersebut, dengan BSSN kita berkoordinasi karena ini adalah kolaborasi. Kita tidak bisa bekerja sendiri dalam mengungkap dan mengatasi permasalahan di ruang siber, maka harus kerja sama, baik itu dengan kementerian dan lembaga yang berpotensi maupun dengan pemilik data,” kata Himawan di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa, 24/9/2024.

“Jadi itu menjadi suatu hal yang penting dan menjadi suatu ekosistem untuk pengungkapan kasus,” sambungnya.

Himawan juga menyampaikan, pihaknya sedang mendalami kemungkinan keterkaitan kasus ini dengan kejadian sebelumnya, di mana data elektronik milik Badan Kepegawaian Negara (BKN) dibobol oleh akun Topiax di situs Breachforum.ST.

Dalam kasus tersebut, polisi berhasil menangkap BAG (25), seorang guru honorer di Banyuwangi, Jawa Timur.

“Kita juga sedang melakukan penyelidikan, apakah ada hubungannya dengan yang ini, itu sedang kita dalami, kemudian kita juga menunggu dengan komunikasi dengan BSSN untuk melakukan forensik, seperti apa sih tipikal dan topologinya, itu menjadi suatu hal penting untuk nanti arah penyelidikan,” tambah Himawan.

Sebelumnya, dugaan kebocoran data NPWP ini pertama kali diungkap oleh pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto melalui cuitannya di akun X @secgron.

Menurut Teguh, data enam juta NPWP tersebut dijual dengan harga sekitar Rp150 juta. Data yang bocor meliputi NIK, NPWP, alamat, nomor telepon, email, dan lain-lain.*

Laporan Ari Kurniansyah