Heboh Tudingan Hasto soal Rekaman Intimidasi Jokowi, Istana Klarifikasi
FORUM KEADILAN – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memutarkan ulang rekaman yang diduga mirip Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah mengancam aparat penegak hukum.
Hasto memperdengarkan rekaman suara itu kepada awak media seusai upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Republik Indonesia (RI) yang digelar di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu, 17 Agustus 2024.
“Jangan main-main, sekali lagi, yang bikin saya sendiri, lewat cara saya. Bisa lewat KPK, bisa. Bisa lewat Polri, bisa lewat Kejaksaan akan saya bisikin saja, disana ada yang main-main. Ya masa saya mau ngintip sendiri kan ndak mungkin,” ujar suara rekaman yang diputar Hasto.
Hasto menilai, sikap tersebut tidak bijak lantaran seorang pemimpin mencoba menggunakan segala upaya, termasuk mengintimidasi, agar kepentingannya dapat terwujud.
“Seharusnya dengan kemerdekaan itu setiap orang bebas dan bertanggung jawab di dalam menyampaikan pendapatnya tetapi harus dalam koridor hukum, koridor kepentingan nasional, tidak boleh seseorang melakukan intimidasi,” tuturnya.
Kemudian, pernyataan Hasto dibantah Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana.
“Tidak benar tuduhan yang disebarkan oleh Bapak Hasto Kristiyanto yang menyebutkan Presiden Jokowi menggunakan penegak hukum untuk mengintimidasi pihak-pihak tertentu. Apalagi narasi itu diimbuhi drama pemutaran rekaman video yang disebutkannya sebagai suara Presiden Jokowi,” tuturnya saat dihubungi wartawan, Minggu, 18/8/2024.
Ari menjelaskan bahwa rekaman yang ditayangkan tersebut merupakan potongan sambutan Presiden pada Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopimda 2019, di SICC Sentul pada 13 November 2019.
Rekaman tersebut bisa diakses secara terbuka karena diliput olej media. Namun, rekaman video pidato Jokowi itu dipotong dan ditampilkan tidak utuh.
Ari menjelaskan, konteks pernyataan Jokowi dalam acara pada 2019 tersebut adalah agar tidak ada pihak manapun yang main-main dan menghalangi agenda besar pemerintah lima tahun ke depan antara lain, penciptaan lapangan kerja dan memperbaiki kinerja ekspor dan impor yang semuanya adalah untuk kepentingan bangsa dan negara.
“Bahkan dalam sambutan tersebut, Presiden juga mengingatkan aparat penegak hukum agak tidak menjerat orang yang tidak melakukan kesalahan, misalnya pejabat atau pelaku-pelaku bisnis yang sedang berinovasi untuk kemajuan Indonesia,” tutupnya.*
