Jokowi Imbau Tak Menaruh Ekspektasi Lebih soal Wajah IKN saat Upacara 17 Agustus

FORUM KEADILAN – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluhkan hujan setiap hari di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, hingga menyebabkan progres beberapa pekerjaan mengalami kemunduran.
Ia meminta agar publik tidak menaruh ekspektasi lebih mengenai wajah IKN pada saat upacara 17 Agustus.
“IKN itu kan bukan dibangun 2 tahun, 3 tahun, ini sebuah mimpi besar jangka panjang, proyek jangka panjang. Mungkin 15-20 tahun. Jadi jangan membayangkan kita upacara 17 Agustus itu sudah jadi semuanya,” ujar Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa, 16/7/2024.
Menurut Jokowi, progres pembangunan IKN baru 15% ketika upacara 17 Agustus 2024 nanti. Bagi Jokowi, IKN masih memerlukan investasi.
“Paling nanti 17 Agustus itu paling dihitung semuanya secara keseluruhan mungkin ya 15%. Ini masih memerlukan investasi, masih memerlukan investor dari dalam maupun luar,” tuturnya.
Ia mengungkapkan, pemerintah masih mengejar investor untuk berinvestasi di IKN. Tetapi, Jokowi mengatakan bahwa bangunan-bangunan pemerintahan dapat selesai tuntas lebih cepat karena memakai APBD.
“Kalau pemerintah kan kewajiban dari gedung-gedung pemerintahan Istana Presiden, Wakil Presiden dan oleh karena itu 100% dari APBN,” tandas.
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menyinggung pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ingin terburu-buru untuk menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) pemindahan IKN dari Jakarta ke Nusantara di Kalimantan.
Djarot menilai, ambisi Jokowi yang dari sejak awal rencana pemindahan IKN dalam waktu dekat sudah terlalu memaksakan.
Ia mengatakan bahwa pemindahan Ibu Kota bukan hal yang mudah dan hal ini termasuk rencana untuk menggelar peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus pada tahun ini.
Djarot juga memberikan kritikan terkait beberapa fasilitas dasar yang hingga saat ini belum siap, seperti listrik dan air. Kondisi tersebut, disebabkan karena proyek pengerjaan yang terlalu tergesa-gesa.
“Artinya apa, inilah salah satu konsekuensi dari kebijakan yang tergesa-gesa, tergesa-gesa, terutama di dalam implementasinya, di dalam eksekusinya,” ucap Djarot di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa, 9/7/2024.*