PDIP Wanti-wanti Empire Building Syndrome pada Wacana Penambahan Kursi Menteri oleh Prabowo
FORUM KEADILAN – Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mewanti-wanti terjadinya empire building syndrome atau sindrom untuk membangun kerajaan dalam wacana penambahan kursi menteri oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto dari 34 menjadi 40 kursi.
Menurut Djarot, apabila wacana penambahan kursi menteri tersebut sebagai langkah untuk mengakomodasi para pendukungnya, maka Prabowo sudah terjebak dalam kebiasaan yang tidak baik.
“PDIP memberikan warning, memberikan masukan janganlah terjadi misalkan ya, misalnya RUU Kementerian Negara terkesan hanya untuk bagi-bagi kekuasaan, bagi-bagi kursi untuk mengakomodasi berbagai macam kepentingan Partai politik yang kemarin memenangkan Pak Prabowo,” kata Djarot saat konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 16/5/2024.
Menurut Djarot, dalam bernegara yang harus dipikirkan adalah kepentingan bangsa dan negara, bukan untuk bagi-bagi kursi kepada pendukungnya.
“Yang perlu dikedepankan adalah bagaimana dengan efektifitas dan efisiensi pemerintahan,” ujarnya.
Djarot lantas mengungkapkan bahwa terdapat penyakit birokrasi yang akan diderita oleh pemerintah Prabowo apabila wacana penambahan kursi menteri tetap dilakukan, yakni empire building syndrome.
“Sindrom untuk membangun kerajaan, sindrom untuk membangun banyak departemen, banyak organisasi, yang ini dikhawatirkan menimbulkan berbagai macam ekses negatif, contoh ya ekses negatifnya cenderung tumbuhnya ego sektoral, tumpang tindih kepentingan yang lain menyangkut kewenangan dan sumber daya,” bebernya.
Empire building syndrome menurut Djarot dikhawatirkan akan berdampak terhadap tumbuh kembangnya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di Indonesia.
Selain itu, menurut Djarot, Indonesia saat ini tengah dihadapkan pada banyak personal, mulai dari kemiskinan, lonjakan harga pangan, pelemahan rupiah hingga bertambahnya utang luar negeri.
Menurut dia, semua permasalahan tersebut harus ditangani dengan serius dan membutuhkan anggaran yang besar. Sementara penambahan jumlah kursi menteri kata dia, juga akan menambah anggaran negara.
“Bertambah kementerian berarti bertambah anggaran, bertambah kementerian berarti nanti akan sibuk bagaimana mengkoordinasikan kementerian-kementerian yang baru ini,” ucapnya.
Kendati begitu, dia mengatakan bahwa pihaknya tidak melarang apabila Prabowo tetap akan menambah jumlah kursi menteri, sekalipun digunakan untuk akomodasi para pendukungnya.
“Tapi kalau motifnya memang bagi-bagi kekuasaan iya monggo, silahkan tapi kami akan mengontrol. Jangan sampai uang negara, jangan persoalan-persoalan yang dihadapi rakyat kemudian tidak justru terselesaikan ya tapi justru pada sibuk untuk membangun tadi, kerajaan-kerajaan baru,” pungkasnya.*
Laporan M. Hafid
