Selasa, 16 September 2025
Menu

Mensos Risma Akui Tak Berani Usulkan Anggaran BLT El Nino

Redaksi
Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Jumat, 5/4/2024 | YouTube Mahkamah Konstitusi
Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Jumat, 5/4/2024 | YouTube Mahkamah Konstitusi
Bagikan:

FORUM KEADILAN – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengatakan bahwa Kementerian Sosial (Kemensos) tidak berani untuk mengusulkan anggaran bantuan langsung tunai (BLT) El Nino.

Risma beralasan bahwa dirinya tidak mengetahui kondisi keuangan negara, sehingga kementeriannya tidak mengajukan anggaran. Hal itu ia sampaikan dalam sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Jumat, 5/4/2024.

Awalnya, Ketua MK Suhartoyo bertanya terkait anggaran tahun 2023 dan 2024 yang diperuntukkan untuk BLT El Nino.

“Untuk El Nino itu, apakah itu memang kebijakan Kemensos tersendiri atau itu memang harus diusulkan juga dari kementerian terkait?” tanya Suhartoyo.

Risma lantas menjawab bahwa dia tidak berani mengusulkan.

“Iya, kami nggak berani mengusulkan karena kami nggak tahu kondisi keuangan apakah bisa apa nggak. Kami berani, biasanya diadakan rapat, kemudian disepakati apa begitu. Karena kami tidak berani, karena kami tidak tahu kondisi makro masalahnya,” ucap Risma.

“Ya sudah, artinya ibu tidak mengusulkan ya?” tanya Suhartoyo menegaskan.

Mensos Risma menegaskan kembali bahwa kementeriannya bukan yang mengusulkan anggaran untuk bantuan El Nino.

Hari ini Mahkamah Konstitusi menggelar sidang sengketa hasil pilpres dengan agenda mendengarkan keterangan dari empat menteri Kabinet Indonesia Maju dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Adapun keempat menteri tersebut ialah menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto; Menteri Keuangan, Sri Mulyani; dan Menteri Sosial, Tri Rismaharini.*

Laporan Syahrul Baihaqi