Respons Gibran hingga Gerindra soal Golkar Minta Jatah 5 Kursi Menteri

FORUM KEADILAN – Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Airlangga Hartarto menyebut meminta jatah 5 kursi Menteri di Kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Ia mengatakan hal tersebut dikarenakan Partai Golkar berhasil menang di 15 dari 38 provinsi pada Pemilu 2024.

“Karena kami (Golkar menang) di 15 dari 38 (provinsi), maka kami kontribusi 25 persen. Nah, kalau 25 persen, bagi-bagi banyak sedikit ya bolehlah. Kalau yang kami sebut lima itu minimalis,” ujar Airlangga di Nusa Dua, Badung, 15/3/2024.

Kemudian, tak lama Airlangga menjelaskan mengenai permintaan lima kursi menteri dalam kabinet. Ia mengatakan permintaan kursi itu masih dalam tahap pembahasan.

Lalu, ia menyebut Partai Golkar masih menanti pengumuman hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2004 oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) 2024 dalam waktu dekat.

“Kalau itu masih dalam pembahasan. Kita nunggu pengumuman besok,” ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 18/3/2024.

ketika ditanyakan lebih lanjut posisi Menteri apa saja yang ditargetkan untuk lima kursi tersebut, Airlangga menegaskan bahwa pihaknya belum meminta apapun.

“Kita belum minta. Terima kasih,” tegas Airlangga.

Berikut respons Gibran dan beberapa pihak yang memberikan respons setelah perkataan yang dilontarkan oleh Airlangga tersebut:

1. Gibran Rakabuming Raka

Calon wakil Presiden (cawapres) nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka memberikan respons mengenai pernyataan Ketum Airlangga Hartarto meminta jatah kursi Menteri. Ia menyebut bahwa hal ini akan dibicarakan bersama Prabowo.

“Ya nanti dibicarakan lagi ya,” ucap Gibran di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Senin, 18/3/2024.

Gibran mengatakan pada saat ini pihaknya sedang fokus pada hasil rekapitulasi nasional penghitungan  suara Pemilu 2024 dan menunggu penetapan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 20 Maret 2024.

“Kami akan sedang fokus untuk tanggal 20. Hasilnya seperti apa. Untuk masalah menteri dan lain-lain bisa dibicarakan lagi, didiskusikan lagi,” lanjutnya.

Saat ia ditanyakan berapa persentase jatah Menteri yang akan didapatkan Partai Golkar, Gibran mengatakan hal tersebut akan dibicarakan dan didiskusikan dengan Prabowo. Menurut Gibran, yang menentukan tersebut mengenai jatah Menteri adalah Prabowo sendiri.

“Dibicarakan dan didiskusikan dengan Pak Prabowo. Beliau selaku capres nanti yang menentukan,” tuturnya.

Gibran mengungkapkan belum memberikan masukan untuk jatah Menteri kepada Prabowo.

“Belum, belum. Nanti ada waktunya sendiri,” imbuhnya.

Kemudian, ketika ia disinggung adanya keterlibatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam penyusunan kabinet, Gibran enggan berkomentar lebih jauh dan hanya mengatakan belum ada pembicaraan mengenai hal itu. Ia memastikan penyusunan kabinet Prabowo-Gibran hanya didiskusikan oleh Prabowo dan dirinya.

“Yang nyusun ya Pak Prabowo dong. Kalau masalah itu ya selama ini diskusinya antara saya dan Pak Prabowo, antara kami berdua,” lanjutnya.

2. PAN

Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (Sekjen PAN) Eddy Soeparno mengatakan bahwa saat ini masih fokus soal rekapitulasi penghitungan perolehan suara dan persiapan menghadapi sengketa hasil Pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Itu sepenuhnya domain dan kewenangan dari ketua umum, DPP PAN, nanti akan berbicara dengan Pak Prabowo dalam kapasitasnya sebagai presiden untuk melaksanakan hak prerogatif beliau,” jelas Eddy di Kompleks Parlemen, Senin, 18/3/2024

Eddy mengakui, Prabowo dan Zulfikli Hasan (Zulhas) sering bertemu dan tidak tertutup kemungkinan keduanya membahas soal kabinet. Tetapi, Eddy menyakini, Prabowo dan Zulhas juga pasti membahas sesuatu yang lebih besar dari sekedar kabinet, yaitu masalah target ekonomi ke depan.

“Saya kira bagaimana mencapai target-target ekonomi, target-target pembangunan ke depannya dan ini saya rasa penting karena agenda pembangunan ekonomi yang dicanangkan Pak Prabowo perlu kita langsung kejar, tidak bisa ditunda-tunda. Pada saat Pak Prabowo sudah menjadi presiden hari pertama ibaratnya langsung berlari begitu,” lanjut Eddy.

3. Demokrat

Menanggapi mengenai Ketum Golkar Airlangga Hartarto yang meminta lima kursi Menteri, Kepala Badan Komunikasi Strategis/Koordinator Juru Bicara menilai bahwa aspirasi yang disampaikan oleh Partai Golkar sangat wajar.

“Kabinet kan hak prerogatif Pak Presiden yang terpilih, yaitu Pak Prabowo. Kami percayalah beliau tentu ingin yang terbaik. Tapi ya kalau namanya partai koalisi, kalau ada aspirasi, ya wajar saja,” kata Herzaky, pada Minggu, 17/3/2024.

“Karena kan Pak Prabowo juga menyampaikan ke kami, misalnya Partai Demokrat, ketika kami bersama dulu, beliau meminta kami untuk terus bersama-sama. Bukan hanya mendaftar, tapi juga ketika berjuang untuk bisa mendapatkan kemenangan, memenangkan Pak Prabowo,” lanjut Herzaky.

“Kalau Demokrat, tentu kami mendukung saja. Pada waktunya nanti tentu kami akan mendapatkan kepercayaan dari Pak Prabowo. Atau Pak Prabowo minta masukan ke Ketum kami Mas AHY, misalnya, terkait dengan masalah menteri-menteri, baik nama, baik ini, ya tentu pada saatnya kami akan sampaikan masukan ketika diminta oleh Pak Prabowo,” terang Herzaky.

Tetapi, Herzaky menegaskan, KIM pada saat ini masih fokus mengawal penghitungan suara Pemilu 2024.

“Kami saat ini masih fokus untuk mengawal perhitungan suara. Setelah perhitungan suara ya barulah kita berbicara hal lain-lain,” imbuh Herzaky.

4. Gerindra

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebutm permintaan Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengenai jatah 5 kursi Menteri tersebut bisa saja diwujudkan. Tetapi komposisi kabinet bakal disesuaikan dengan kinerja dan dukungan selama Pilpres 2024.

“Kalau ada minta jatah menteri berapa pun, itu kita lihat dari kinerja dan dukungan pada waktu pilpres,” kata Dasco, pada Senin, 18/3/2024.

Ia juga menyebut, tidak hanya 5 kursi Menteri, bila kinerja Partai Golkar dinilai maksimal untuk memenangkan Prabowo-Gibran, maka bisa mendapatkan lebih dari yang diminta.

“Nah, sehingga jangankan 5, kalau kita nilai kerjanya maksimal mungkin bisa lebih, atau juga sebaliknya,” imbuh Dasco.

Walaupun demikian, persoalan komposisi kabinet adalah hak prerogatif dari Presiden terpilih.

“Tentunya untuk masalah kabinet, kami akan bicarakan dengan partai-partai koalisi walaupun itu hak prerogatif presiden. Jadi apa pun itu nanti akan kita putuskan bersama, dan Pak Prabowo jika nanti sudah nanti ditetapkan sebagai Presiden terpilih tentunya pertimbangan sendiri,” tandas Dasco.*