ISILL Kritisi Peran Indonesia dalam Kerangka Kerja Sama ASEAN Outlook On Indo-Pacifif
FORUM KEADILAN – Organisasi profesi perkumpulan dosen pengajar Hukum Internasional Indonesia (ISILL) menggelar konferensi tiga hari dengan tema ‘Implementasi ASEAN Outlook On Indo-Pacific (AOIP) dan Isu Keamanan di Kawasan Perbatasan’ di Universitas Ratulangi Manado pada Jumat hingga Minggu, 24-26 November 2023.
Acara tersebut dihadiri oleh 43 akademisi Hukum Internasional dari berbagai pulau besar di Indonesia, bertujuan untuk memfasilitasi dialektika dan pemikiran luas terkait peran ASEAN di Kawasan Indo-Pasifik.
AOIP, inisiatif ASEAN sejak 2019 untuk kerja sama perdamaian, keamanan, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan, menjadi fokus utama diskusi.
Meskipun telah diinisiasi, dokumen AOIP masih terbilang umum tanpa rencana strategis yang jelas untuk implementasinya. Para peserta konferensi sepakat bahwa keberhasilan kerjasama internasional memerlukan agenda konkrit yang memberikan manfaat langsung bagi negara-negara anggota.
Profesor Salawati Mat Basir dari Universiti Kebangsaan Malaysia mendukung konsep Poros Maritim yang diusung oleh Presiden Joko Widodo.
Menurut Profesor Salawati, Indonesia, sebagai negara maritim terbesar dan pemimpin di ASEAN, harus aktif dalam kepemimpinan AOIP, terutama mengingat isu Indo-Pasifik yang terkait erat dengan masalah maritim seperti lingkungan, polusi laut, eksploitasi sumber daya kelautan, kejahatan maritim transnasional, konektivitas maritim, ekonomi biru, dan kolaborasi ilmu kelautan.
“Namun hal ini bukan lah tugas yang mudah bagi Indonesia. Setiap negara anggota mempunyai kepentingan dalam negeri masing-masing, sehingga menyepakati rencana implementasi bersama akan menjadi sebuah tantangan,” ucapnya dalam keterangan tertulis, dikutip, Senin, 27/11/2023.
Profesor Salawati mengatakan, mengoperasionalkan AOIP pada masa kepemimpinan Indonesia saat ini bisa menjadi warisan kebijakan luar negeri yang besar bagi kepemimpinan Indonesia di ASEAN. Strategi penerapan AOIP harus melibatkan rencana kerja multi-tahun yang konkret dan melibatkan sumber daya dari negara-negara anggota ASEAN.
Dari sisi internal ASEAN, Profesor Nandang Sutrisno dari Universitas Islam Indonesia menambahkan, setidaknya terdapat dua prioritas utama, yaitu meningkatkan integrasi perekonomian ASEAN dengan efektivitas cetak biru Masyarakat Ekonomi ASEAN dan ASEAN intrade.
Meskipun beberapa upaya ambisius telah diambil, seperti Perjanjian ASEAN tentang Perdagangan Elektronik pada 2021, perdagangan dan investasi intra-ASEAN terus menurun.
“Perjanjian Investasi Komprehensif ASEAN (ACIA) ditandatangani pada 2009 dan Perjanjian Kerangka Ekonomi Digital ASEAN yang sudah mulai dirumuskan tahun 2023 ini, namun dari segi bisnis pangsa perdagangan dan investasi intra-ASEAN terus menurun. Selama periode 2012-2021, perdagangan barang intra-ASEAN meningkat sebesar 17,3 persen.” jelasnya.
Profesor Nandang juga menyoroti pentingnya strategi eksternal, termasuk peningkatan efektivitas Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dan Treaty of Amity and Cooperation (TAC), serta usaha untuk menarik anggota baru, khususnya Amerika.
“Prioritas ke-dua sangat penting juga menyusun strategi dari sisi eksternal. Langkah konkrit yang dapat diterapkan adalah meningkatkan efektivitas Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dan Treaty of Amity and Cooperation (TAC) serta menarik anggota baru khususnya dalam hal ini Amerika,” pungkasnya.*
