Selasa, 15 September 2026
Menu

Purbaya Ungkap Lega Tidak Memikirkan Utang Whoosh: Alhamdulillah, Selamat Gue

Redaksi
Purbaya Yudhi Sadewa memberikan keterangan pers setelah serah terima jabatan (sertijab) Menkeu di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Selasa, 15/9/2026. | YouTube Kementerian Keuangan
Purbaya Yudhi Sadewa memberikan keterangan pers setelah serah terima jabatan (sertijab) Menkeu di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Selasa, 15/9/2026. | YouTube Kementerian Keuangan
Bagikan:

FORUM KEADILANPurbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa dirinya mengaku lega usai tidak lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan (Menkeu).

Salah satu alasannya adalah tidak lagi memikirkan kewajiban utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.

Purbaya mengatakan bahwa hal itu ditemui setelah serah terima jabatan (sertijab) Menkeu di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Selasa, 15/9/2026.

Ketika ditanyakan mengenai nasib utang Whoosh usai dirinya tidak lagi di posisi Menkeu, Purbaya mengaku bersyukur tidak perlu memikirkan persoalan itu.

“Kan bukan gue menteri keuangannya. Alhamdulillah, selamat gue,” ujar Purbaya.

Ia menyebut dirinya memang tidak perlu memikirkan kewajiban itu lagi karena sudah tidak berada di posisi bendahara negara.

Diketahui sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, bahwa utang proyek Kereta Cepat Whoosh akan dicicil hingga 80 tahun usai melalui proses restrukturisasi. Nilai cicilannya sekitar Rp1 triliun atau sedikit di bawah Rp1 triliun per tahun.

Purbaya mengatakan bahwa tenor pembayaran tersebut adalah hasil restrukturisasi utang Whoosh dan menurutnya, beban pembayaran tahunan masih dapat ditangani pemerintah.

“Berarti kan total utang besar, tapi di-stretch 80 tahun sudah direstrukturisasi. Cicilannya Rp1 triliun atau sedikit di bawah Rp1 triliun dari tahun ke tahun. Ada yang tinggi, ada yang rendah, tapi kalau kita lihat, ‘oh masih bisa lah’. (Tenor cicilan) 80 tahun saya dengar kemarin, makanya hebat juga tuh. Iya kita sudah mati, santai saja,” ujar Purbaya di kawasan Sunter Jakarta Utara, Selasa, 8/9/2026.

Purbaya menyebut pengelolaan kewajiban utang Whoosh akan dialihkan dari Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara ke Kementerian Keuangan pada 15 September 2026.

Pembayaran kewajiban itu berpotensi ditangani oleh Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kementerian Keuangan atau Indonesia Investment Authority (INA).

“Ada kemungkinan, mungkin kita pakai SMV atau INA,” tuturnya.

Menurutnya, besaran kewajiban tahunan itu masih dapat ditangani oleh satu entitas SMV di bawah Kementerian Keuangan dan dirinya pun memastikan dana untuk membayar kewajiban tersebut tersedia.

“Jadi gini, saya cuma lihat bebannya setiap tahun seperti apa sih, saya lihat setiap tahun saya lihat, ‘oh kalau segini saja cukup lah ditangani oleh satu SMV’. Satu perusahaan SMV di bawah Departemen Keuangan, atau dua, tapi uangnya cukup lebih,” jelasnya.

Purbaya pun memastikan SMV yang nantinya menangani kewajiban Whoosh tidak perlu mencari investor baru untuk mendapatkan dana pembayaran utang.

Menurut Purbaya, kemampuan keuangan SMV Kementerian Keuangan saat ini cukup untuk menangani kewajiban itu. Tetapi, pemerintah masih akan melakukan perhitungan lebih lanjut sebelum menetapkan skema pengelolaannya.

“Nggak, sudah ada uangnya. Sudah ada juga. Kan kalau SMV, let’s say satu perusahaan SMV aja, keuntungannya berapa sekarang? Rp3 triliun, Rp4 triliun setahun. Ditambah dengan operasionalnya sendiri, mungkin dapat Rp800 miliar keuntungannya,” ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat, Senin, 7/9/2026.

Sebagai informasi,Whoosh sendiri dibangun dengan nilai total investasi US$7,2 miliar atau setara Rp116,54 triliun (asumsi kurs Rp16.186 per dolar AS).

Investasi ini bengkak dari proposal awal yang diajukan oleh Cina pada 2015 lalu saat rebutan dengan Jepang. Kala itu Cina menawarkan Kereta Cepat Jakarta-Bandung dengan nilai investasi US$5,13 miliar.

Investasi lebih murah dibandingkan dengan tawaran Jepang yang mengajukan proposal investasi US$6,2 miliar.

Dari total biaya investasi itu US$7,2 miliar itu, 75 persen di antaranya didapat dari pinjaman China Development Bank.

Sementara sisanya berasal dari setoran modal pemegang saham, yaitu gabungan dari PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) sebanyak 60 persen dan Beijing Yawan HSR Co Ltd 40 persen. *