NasDem Akui Masih Godok Usulan Penghapusan Parliamentary Threshold

FORUM KEADILAN – Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, menegaskan bahwa partainya masih menggodok usulan penghapusan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen untuk Pemilu 2029.

“Sedang digodok oleh kawan-kawan di DPR ya, fraksi DPR, tentu dengan Komisi II. Saya serahkan dulu pada mereka untuk bersama dengan para pimpinan fraksi lainnya,” katanya, di DPP NasDem, Jakarta, Sabtu, 21/2/2026.

Terkait sikap NasDem yang sebelumnya pernah mengusulkan ambang batas parlemen sebesar 7 persen, Paloh menyebut partainya pada prinsipnya menjunjung konsistensi. Namun, ia tidak menutup kemungkinan adanya perubahan sikap apabila terdapat pertimbangan yang signifikan.

“Saya pikir biasanya NasDem itu harusnya tetap konsisten aja di situ, kecuali ada perubahan-perubahan yang berarti sekali ya,” ujarnya.

Bahkan, ia menilai ambang batas yang lebih tinggi bisa menjadi opsi demi efektivitas sistem politik.

Menurut Paloh, NasDem memandang sistem multipartai yang terlalu banyak justru kurang efektif dalam mengimplementasikan hasil demokrasi. Ia mendorong adanya penyederhanaan partai menuju sistem yang lebih terseleksi (selected party) agar manfaat demokrasi dapat dirasakan secara lebih optimal.

“Bagaimanapun juga kita memang, NasDem berpikir sejujurnya dari sistem multipartai, kalau bisa kita berubah menjadi selected party, itu jauh lebih efektif bagi implementasi hasil manfaat kebebasan demokrasi yang kita miliki,” jelasnya.

Paloh juga mengingatkan, demokrasi tidak semata-mata soal kebebasan, tetapi harus membawa asas manfaat dan konsistensi dalam mencapai cita-cita kemerdekaan. Ia menilai, kebebasan yang tidak diimbangi tanggung jawab justru dapat membawa kemunduran.

“Untuk apa demokrasi kalau tidak membawa asas manfaat dan konsistensi kita menuju arah cita-cita kemerdekaan yang kita miliki,” tegasnya.

Lebih lanjut, Paloh menyoroti pentingnya kualitas intelektualitas, moralitas, serta efektivitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia mengingatkan agar demokrasi tidak terjebak pada pencitraan semata tanpa substansi.

“Kita melihat kulit luar itu jauh lebih penting, sebuah pencitraan jauh lebih hebat dibandingkan esensi soul otentiknya yang kita miliki. Tinggal pilihan-pilihan bagi kita,” katanya.

Paloh menekankan, partai politik memiliki tanggung jawab membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Menurutnya, bangsa Indonesia membutuhkan keteladanan dari para pemimpin, di mana ucapan harus selaras dengan tindakan.

“Ada kebebasan, tapi ada juga tanggung jawab. Nah keseimbangan antara hak dan kewajiban ini tetap dibutuhkan oleh negeri ini,” singkatnya.

Ia mengingatkan bahwa bangsa akan terjebak dalam kepura-puraan apabila nilai konsistensi dan keteladanan tidak dijaga.

“Ucapan yang sebanding juga dengan perbuatan. Ada konsistensi di sana. Bangsa ini butuh itu,” pungkasnya.*