Prabowo Sebut Indonesia Tak Pernah Gagal Bayar Utang, Pengamat: Tapi Sering Gagal Membaca Risiko

FORUM KEADILAN – Koordinator Forum Sipil Bersuara (FORSIBER) Hamdi Putra menilai, Indonesia memang tidak pernah gagal membayar utang. Namun, ia mengingatkan pemerintah beberapa kali gagal membaca risiko fiskal sebelum krisis datang.

Hamdi mengatakan, pernyataan Presiden Prabowo Subianto di berbagai forum internasional yang menegaskan Indonesia tidak pernah gagal bayar utang memang benar secara historis.

Meski demikian, menurut dia, persoalan utama bukan pada kemampuan membayar, melainkan pada kemampuan mengantisipasi risiko.

“Betul Indonesia tidak pernah gagal membayar utang. Namun, Indonesia beberapa kali gagal membaca risiko sebelum krisis datang,” kata Hamdi kepada Forum Keadilan, Jumat, 20/2/2026.

Ia mencontohkan krisis ekonomi 1998 yang menyebabkan nilai tukar rupiah runtuh dan sistem perbankan kolaps akibat tingginya utang valas swasta serta lemahnya pengawasan.

Selain itu, saat pandemi Covid-19 pada 2020, defisit anggaran dan utang meningkat tajam karena ruang fiskal dinilai tidak cukup kuat menahan guncangan.

“Polanya sama. Risiko terlihat, tetapi tidak diantisipasi secara memadai,” ujarnya.

Hamdi memaparkan, hingga akhir 2025, total utang pemerintah tercatat mencapai Rp9.637 triliun atau setara 40,46 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka ini meningkat dibandingkan rasio utang tahun 2024 sebesar 39,36 persen dan jauh lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi yang sekitar 30 persen.

Menurut dia, kenaikan rasio utang tersebut berdampak pada semakin sempitnya ruang fiskal pemerintah. Selain itu, pembayaran bunga utang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 juga telah mencapai ratusan triliun rupiah per tahun.

“Uang sebesar itu tidak bisa dipakai untuk pendidikan, kesehatan, atau perlindungan sosial,” kata dia.

Ia juga menyoroti defisit anggaran yang kembali mendekati batas maksimal 3 persen PDB. Defisit tersebut, kata Hamdi, ditutup dengan penerbitan utang baru.

“Jika penerimaan pajak tidak tumbuh cukup kuat, maka ketergantungan pada utang akan terus berlanjut,” ujarnya.

Di sisi lain, Hamdi menyebut, imbal hasil obligasi pemerintah tenor 10 tahun berada di kisaran 6–7 persen. Kondisi ini menunjukkan biaya pinjaman pemerintah menjadi lebih mahal.

Ia menambahkan, ketergantungan Indonesia terhadap investor dalam pembelian Surat Berharga Negara (SBN) juga menjadi risiko tersendiri, terutama ketika sentimen global memburuk dan menekan nilai tukar rupiah.

“Jika kepercayaan menurun, biaya pinjaman naik. Ini risiko yang nyata, bukan asumsi,” kata dia.

Hamdi juga mengingatkan bahwa utang luar negeri Indonesia, baik pemerintah maupun swasta, masih mencapai ratusan miliar dolar Amerika Serikat (AS). Menurut dia, kondisi tersebut masih terkendali selama nilai tukar stabil dan ekspor kuat.

Namun, jika terjadi guncangan global seperti kenaikan suku bunga AS atau perlambatan ekonomi dunia, tekanan terhadap rupiah dapat meningkat dan memperberat beban pembayaran utang.

Ia menambahkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berada di kisaran 5 persen memang stabil, tetapi belum cukup tinggi untuk menurunkan rasio utang secara signifikan.

Hamdi menegaskan, risiko juga bergantung pada penggunaan utang tersebut. Jika digunakan untuk proyek produktif, dampaknya bisa positif. Sebaliknya, jika digunakan untuk belanja rutin, manfaat ekonominya terbatas.

“Masalah utama bukan pada kemampuan membayar hari ini, tetapi pada kesiapan menghadapi tekanan besok,” katanya.

Oleh karena itu, ia mengingatkan pemerintah untuk memperkuat perencanaan fiskal, meningkatkan penerimaan negara, serta mengelola pembiayaan secara hati-hati.

“Jika tidak, Indonesia memang tidak gagal bayar utang, tetapi bisa kembali gagal membaca tanda-tanda sebelum krisis datang,” ujar Hamdi.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memamerkan capaian ekonomi Indonesia di hadapan pengusaha AS dengan menegaskan bahwa Indonesia tidak pernah gagal membayar utang sepanjang sejarahnya.

Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan dengan Kamar Dagang AS, US-ASEAN Business Council, dan The United States Indonesia Society di Washington DC, Rabu, 18/2 waktu setempat.

“Kami telah mengelola ekonomi kami dengan bijaksana selama bertahun-tahun. Kami tidak pernah gagal bayar sekalipun dalam sejarah kami. Kami tidak pernah gagal membayar utang kami,” kata Prabowo dalam pertemuan di Washington DC, AS pada Rabu, 18/2 waktu setempat.*