Pengamat Nilai Keikutsertaan Indonesia di BoP Perlu Dikaji Ulang: Mandatnya Tidak untuk Palestina

FORUM KEADILAN – Pengamat Timur Tengah Dina Sulaeman mengkritik keputusan pemerintah Indonesia yang memilih bergabung dalam Board of Peace (BoP), badan internasional yang dibentuk untuk mengawasi fase transisi dan rekonstruksi pascakonflik Gaza.

Menurut Dina, klaim bahwa BoP dibentuk semata‑mata untuk membantu Gaza tidak sesuai dengan piagam lembaga tersebut.

“Kalau kita lihat dari piagamnya, Palestina dan Gaza tidak disebut sama sekali sebagai pihak yang berdaulat di dalam struktur mandatnya,” ujar Dina kepada Forum Keadilan, Senin, 16/2/2026.

BoP sendiri merupakan organisasi internasional yang dirancang di bawah kerangka Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict dan disahkan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa‑Bangsa (PBB) melalui Resolution 2803 pada November 2025.

Lembaga ini bertugas mengoordinasi stabilisasi, rekonstruksi, dan tata kelola transisi di Jalur Gaza setelah konflik panjang yang menyebabkan kehancuran luas di wilayah tersebut.

Dina menilai, keberadaan BoP lebih mirip upaya untuk mengamankan hasil genosida ketimbang menyelesaikan akar masalah konflik.

“Genosidanya sudah berhasil meratakan Gaza, dan sampai saat ini kekerasan masih berlangsung, artinya BoP terbukti belum menyelesaikan masalah Palestina secara substantif,” katanya.

Dia juga menyentil soal struktur lembaga, termasuk adanya executive board internal yang fokus pada rekonstruksi Gaza. Dina menyatakan, hal tersebut justru cenderung mengabaikan suara warga Gaza.

“Salah satu misinya ialah rekonstruksi Gaza, yang oleh menantu Trump disebut dalam pidatonya akan dibangun resort dan gedung pencakar langit di sana. Ini jelas akan meminggirkan warga Gaza dan membuat mereka diungsikan ke tempat lain,” tuturnya.

Soal keputusan pemerintah untuk bergabung, Dina menilai prosesnya kurang matang. Menurutnya, sebelum menetapkan keanggotaan, pemerintah seharusnya membuka ruang diskusi dengan berbagai tokoh masyarakat, ormas, politikus, dan akademisi.

“Harusnya diskusi dulu, jangan buru‑buru tanda tangan,” kata Dina.

Ia menyoroti pula komitmen finansial yang harus dipenuhi oleh anggota BoP. Menurut laporan pejabat Indonesia, negara peserta dapat diminta menyediakan kontribusi hingga sekitar US$1 miliar untuk status keanggotaan tetap—angka yang menurut Dina perlu pertimbangan serius.

“Saya pikir ada tahapan yang terlewat, jadi pemerintah terlanjur menandatangani tanpa kajian publik yang kuat. Saya kira pemerintah harus mempertimbangkan ulang keikutsertaannya,” pungkas Dina.*