Donald Trump Ungkap Anggota Dewan Perdamaian Janjikan Rp84,1 T untuk Rekonstruksi Gaza
FORUM KEADILAN – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengungkapkan bahwa negara-negara anggota Dewan Perdamaian akan menyampaikan komitmen lebih dari US$5 miliar atau setara Rp84,1 triliun, untuk rekonstruksi Gaza yang hancur akibat serangan Israel.
Trump menjelaskan bahwa komitmen pendanaan untuk Gaza akan dibahas dalam rapat perdana Dewan Perdamaian di Washington DC pada Kamis, 19/2/2026 mendatang. Pengerahan ribuan personel untuk Pasukan Stabilisasi Internasional atau International Stabilization Force (ISF) ke Gaza turut dibahas dalam pertemuan yang dihadiri pada Kepala Negara.
“Pada 19 Februari 2026, saya akan kembali bertemu para anggota Dewan Perdamaian di Institut Perdamaian Donald J Trump di Washington DC, di mana kami akan mengumumkan bahwa negara-negara anggota telah menjanjikan lebih dari US$5 miliar untuk upaya kemanusiaan dan rekonstruksi Gaza,” tulis Trump dalam pernyataan via media sosial Truth Social, seperti dilansir Anadolu Agency, Senin, 16/2/2026.
Trump juga mengatakan bahwa negara-negara anggota Dewan Perdamaian juga sudah “berkomitmen ribuan personel untuk Pasukan Stabilisasi Internasional dan Kepolisian setempat untuk menjaga keamanan dan perdamaian bagi warga Gaza”.
Trump mendesak kepada kelompok Hamas untuk melucuti persenjataan di bawah rencana perdamaian Gaza yang menjadi dasar gencatan senjata.
“Yang sangat penting, Hamas harus menjunjung tinggi komitmennya terhadap demiliterisasi penuh dan segera,” tuturnya.
Trump yakin Dewan Perdamaian akan menjadi Badan Internasional yang paling berpengaruh dalam Sejarah. Ia mengumumkan pembentukan Board of Peace (BoP) beberapa bulan lalu setelah mendapatkan izin Dewan Keamanan PBB melalui resolusi yang disahkan pada November 2025.
Lalu pada Januari lalu, sebanyak 21 anggota resmi bergabung dengan Board of Peace bentukan Trump termasuk negara-negara seperti Arab hingga Indonesia.
Diketahui, Israel pun menyusul bergabung dengan Dewan Perdamaian. Namun, BoP menuai banyak kritik karena dinilai dapat melemahkan peran PBB. Wewenang Trump sebagai ketua dalam Dewan itu juga dipandang seperti struktur kolonial. *
