Mendagri Tito: Kebijakan Prabowo Berprinsip Sosialisme Kerakyatan

FORUM KEADILAN – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa kebijakan yang dijalankan Presiden Prabowo Subianto berorientasi pada prinsip sosialisme kerakyatan.

Katanya, pada prinsip ini terdapat campur tangan pemerintah dalam ekonomi dan pasar untuk mensejahterakan rakyat.

“Semua kebijakan beliau (Presiden) berorientasi kepada ciri khas sosialisme kerakyatan adalah adanya intervensi pemerintah, campur tangan pemerintah dalam ekonomi, dalam pasar,” ujar Tito lewat keterangannya, Kamis, 12/2/2026.

Arah kebijakan pemerintahan Prabowo ini, menurut Tito, mengedepankan konsep self-reliance, yaitu Indonesia harus bisa berdiri di atas kaki sendiri.

Tito kemudian menginstruksikan kepada kepala daerah, wakil kepala daerah, sampai DPRD untuk memahami arah perubahan itu. Hal ini supaya program pembangunan benar-benar berpihak pada rakyat.

Ia menekankan bahwa keselarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi penting. Ia memastikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan pengawalan demi memastikan kebijakan daerah selaras dengan program Presiden.

Kata Tito, Kemendagri mempunyai peran strategis dalam mengawal daerah supaya sejalan dengan arah kebijakan Presiden tersebut.

Tito juga menegaskan bahwa ASN yang kompeten adalah salah satu syarat tata kelola pemerintahan yang baik.

“Semuanya harus paham, kalau tidak akan terjebak dalam pemikiran sektoral,” tutur dia.*