Jawaban Menohok Purbaya untuk Program MBG yang Kini Banyak Dikritik
FORUM KEADILAN – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa buka suara setelah banyaknya pihak terus menerus protes terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kata Purbaya, program tersebut diperlukan oleh masyarakat.
Program MBG juga diklaim dibutuhkan untuk strategi pembangunan ekonomi Presiden Prabowo Subianto di era pemerintahannya.
“Orang-orang sering protes MBG dan program-program yang lain, itu adalah satu pilar dari program pembangunan Pak Presiden, pemerataan dan stabilitas sosial, politik. Kalau itu nggak ada, high economic growth nggak bisa tercipta. Jadi Anda jangan protes kebanyakan MBG, ini memang program diperlukan oleh masyarakat, bagian dari tiga pilar ini,” ungkap Purbaya dalam Economic Outlook di Graha CIMB Niaga, Jakarta, Kamis, 12/2/2026.
Purbaya menilai bahwa masih banyak pihak yang belum memahami arah kebijakan ekonomi pemerintah saat ini.
Purbaya kemudian menjelaskan bahwa strategi pembangunan ekonomi Prabowo bertumpu pada tiga pilar utama yang disebut Sumitronomics. Adapun Sumitronomics tersebut meliputi pertumbuhan ekonomi tinggi (high economic growth), pemerataan (equitable distribution), dan stabilitas sosial politik.
Ia pun menilai bahwa kritik terhadap MBG sering kali mengabaikan posisi strategis program ini dalam kerangka besar pembangunan. MBG dan program sosial lainnya, kata Purbaya, masuk pada pilar pemerataan dan stabilitas. Menurut Purbaya, tanpa adanya pemerataan ini, pertumbuhan ekonomi tinggi tak akan berkelanjutan.
“Pilar yang lain juga dikembangkan dengan amat signifikan. Jadi kita nggak main-main dalam memperbaiki fondasi perekonomian kita,” tutur Purbaya.
Purbaya lalu menegaskan bahwa MBG memang ditujukan untuk masyarakat sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan keadilan sosial.
Akan tetapi, Purbaya juga menegaskan, program MBG ini tidak secara langsung menjamin pertumbuhan ekonomi tetap terjaga apabila kondisi ekonomi secara umum terganggu. Dirinya mencontohkan situasi Agustus 2025 lalu yang menciptakan gejolak sosial sebagai refleksi keterkaitan erat antara ekonomi dan stabilitas.
“Agustus kemarin, tahun lalu, suasana agak menegangkan kan? Banyak orang turun ke jalan, protes di seluruh Indonesia tanpa komando, itu menandakan memang pertumbuhan ekonomi, walaupun kita punya program MBG dan lain-lain, ketika pertumbuhan ekonomi terganggu, nggak bisa juga. Nah ini juga sama, ketika pertumbuhan ekonomi kita tinggi, kalau nggak ada pemerataan, sama juga akan menimbulkan instability sosial yang akan dengan cepat bergerak ke politik,” jelas dia.
Sejak September 2025 lalu, ia mengklaim mulai menghidupkan kembali mesin pertumbuhan ekonomi lewat kombinasi fiskal, moneter, dan sektor riil. Pemerintah sendiri mempercepat belanja kementerian dan lembaga (K/L) dari sisi fiskal, supaya dana cepat masuk ke sistem perekonomian.
“Saya bilang kalau ekonominya bagus, mereka gampang cari kerja, mereka akan sibuk cari kerja, apa yang dia mau tercapai. Ini yang terjadi sekarang, tiba-tiba demo hilang kan, karena kita berhasil membalik arah ekonomi dengan mengaktifkan pilar-pilar pertumbuhan ekonomi kita dan ini akan kita teruskan ke depan,” pungkas dia.*
