Seskab Teddy soal Iuran Board of Peace: Saat Ini Indonesia Belum Bayar

FORUM KEADILAN – Keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) tidaklah bersifat tetap. Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

Teddy lewat keterangannya pada Kamis, 5/2/2026 mengungkapkan bahwa Indonesia bisa menarik dirinya dari keanggotaan Board of Peace.

“Keanggotaan bersifat tidak bersifat tetap. Indonesia sewaktu-waktu dapat menarik diri dari keanggotaan,” ungkap Teddy.

Akan tetapi, bergabungnya Indonesia dengan BoP, kata Teddy, adalah langkah konkret demi mewujudkan gencatan senjata di Gaza. Menurut dia, Indonesia turut berperan dan mempunyai suara, tidak hanya sekadar menghadiri pertemuan-pertemuan resmi.

“Keikutsertaan Indonesia merupakan langkah konkret untuk turut serta secara langsung dalam mengurangi peperangan di Palestina, dan bukan hanya sebatas ikut konferensi, rapat, diskusi, atau pertemuan resmi,” jelas Teddy.

Di samping itu, Teddy juga menjelaskan terkait iuran sebesar US$1 miliar dalam keikutsertaan Indonesia di BoP. Teddy menyampaikan bahwa dana tersebut digunakan untuk rekonstruksi Gaza, tapi tidak bersifat wajib. Teddy menegaskan, Indonesia belum dalam tahap membayar iuran tersebut.

“Para negara anggota boleh membayar atau tidak. Jika membayar, maka akan menjadi anggota tetap. Namun, bila tidak membayar, maka keanggotaan akan berlangsung selama 3 tahun. Saat ini, Indonesia belum membayar,” tutur Teddy.

Teddy pun menegaskan bahwa diplomasi yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto selalu mengutamakan pada pencapaian yang konkret untuk Indonesia. Hal ini seperti tercermin dalam berbagai capaian strategis yang diraih Indonesia dalam setahun terakhir.

Di antaranya seperti, bergabungnya Indonesia dengan BRICS yang anggotanya adalah negara-negara berkekuatan ekonomi besar di dunia.

“Indonesia bergabung dengan BRICS, yang beranggotakan, di antaranya Brasil, Rusia, Tiongkok, dan India yang merupakan kekuatan ekonomi dunia,” ujarnya.

Kemudian, keberhasilan Indonesia dalam penerapan tarif dagang nol persen di 27 negara Uni Eropa dan kesepakatan pembangunan Kampung Haji di Arab Saudi. Termasuk juga partisipasi Indonesia dalam perjanjian perdamaian Palestina yang diinisiasi oleh Amerika Serikat (AS).

“Indonesia turut mencatat sejarah dengan ikut menandatangani perjanjian perdamaian Palestina yang diinisiasi AS. Pasca-penandatanganan perjanjian, jumlah konflik dan korban pun telah berkurang signifikan,” kata Teddy.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono juga telah menjelaskan keterlibatan Indonesia serta skema pembayaran iuran dalam Board of Peace.

Ia menyampaikan Presiden Prabowo memutuskan Indonesia untuk ikut berpartisipasi dalam pembentukan Dewan Perdamaian sebagai bagian dari upaya penyelesaian konflik di Gaza dan Palestina, termasuk agenda rekonstruksi pascakonflik.

“Ini bukan membership fee (Rp16 triliun). Kalau kita lihat kronologinya, pembentukan Board of Peace ini merupakan upaya untuk menyelesaikan situasi di Gaza pada khususnya dan Palestina, termasuk rekonstruksi. Rekonstruksi itu siapa yang membayar dan dananya dari mana, itu yang kemudian dibahas,” katanya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 27/1.

Menurutnya, negara-negara yang diundang dan diajak untuk berpartisipasi dalam pendanaan rekonstruksi, memiliki keuntungan tambahan berupa status sebagai anggota tetap Dewan Perdamaian.

“Anggota yang diundang diajak untuk berpartisipasi, dan tentu ada keuntungan lain, yaitu menjadi anggota tetap dari Board of Peace,” jelasnya.

Sugiono menegaskan tidak ada kewajiban bagi negara yang bergabung untuk membayar dana sebesar US$1 miliar tersebut.

“Enggak, enggak. Tidak ada. Semua negara yang diundang itu berhak menjadi anggota selama tiga tahun, sesuai piagamnya. Kalau ikut berpartisipasi sebesar 1 miliar dolar, itu artinya menjadi permanen,” tegasnya.*