Sejumlah Eks Menlu Diskusi dengan Presiden soal Board of Peace di Istana
FORUM KEADILAN – Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan sejumlah tokoh di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu, 4/2/2026 sore hingga malam.
Prabowo mengundang sederat mantan Menteri Luar Negeri (Menlu), Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu), hingga akademisi yang membidangi hubungan internasional dalam pertemuan tersebut.
Salah satu hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah terkait keputusan Indonesia yang bergabung dengan Dewan Perdamaian (Board of Peace) yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
Salah satu mantan Menlu yang hadir dalam pertemuan ini, yakni Hasan Wirajuda yang menjabat pada tahun 2001-2009. Hasan mengungkapkan bahwa Prabowo menjelaskan secara detail terkait keputusannya bergabung dengan BoP.
Kata Hasan, Prabowo mempertimbangkan bergabung dengan BoP usai melakukan dua rangkaian konsultasi antara negara-negara Islam.
“Pertama di New York di sela-sela pertemuan Majelis Umum PBB pada akhir tahun lalu, dan juga ketika kita pada akhirnya memutuskan bergabung, kita juga melalui proses konsultasi yang erat dengan tujuh negara Islam atau negara berpenduduk mayoritas Islam,” ungkap Hasan setelah pertemuan dengan Prabowo.
“Memang ada kekhawatiran bahwa Trump akan memainkan peran luar biasa, tidak dapat dikontrol, tapi setidaknya delapan negara ini bisa menyeimbangkan proses di dalam Board of Peace,” lanjut dia.
Kemudian, mantan Menlu Alwi Shihab yang menjabat pada era Gus Dur menyebut bahwa Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tidak akan meninggalkan komitmen terhadap perjuangan Palestina dan tetap menginginkan two-state solution.
“Itu kalau istilah awamnya adalah ‘harga mati’, two-state solution. Jadi tidak perlu didengarkan Netanyahu yang mengatakan tidak akan menyetujui adanya two-state solution,” kata Alwi.
Dalam pertemuan tersebut, kata Alwi, Prabowo juga menegaskan komitmennya yang siap keluar dari BoP apabila tidak sejalan dengan cita-cita Indonesia.
“Maka dengan mudah kita bisa keluar. Jadi beliau tekankan kepada masyarakat seluruhnya bahwa keikutsertaan Indonesia tidak lain adalah komitmen untuk membela Palestina dan menginginkan adanya penyelesaian yang adil bagi Palestina,” jelas Alwi.
Sementara itu, pendiri Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Jusuf Wanandi mengungkapkan bahwah penjelasan Prabowo terkait BoP sangat mendalam.
Lalu, pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal mengungkapkan pendapatnya usai pertemuan tersebut. Katanya, Prabowo bersikap realistis saat membawa Indonesia bergabung dengan BoP.
Dino menyatakan, saat ini, satu-satunya opsi yang tersedia adalah Indonesia bergabung dengan BoP yang disebutnya menjadi bagian dari solusi menghentikan gencatan senjata.
“Realistis dalam arti apa? Sekarang ini memang satu-satunya opsi di atas meja adalah mengenai Board of Peace. Kan tidak ada opsi lain, dan faktanya adalah BoP ini yang menjadi bagian dari solusi untuk menghentikan gencatan senjata, walaupun sampai sekarang masih dilanggar oleh Israel,” ujar Dino.
Dino juga menyebut, diskusi ini berjalan secara terbuka. Bahkan katanya, Prabowo menampung semua pendapat yang disampaikan tokoh-tokoh hubungan internasional yang datang dalam pertemuan tersebut.
“Jadi saya katakan ini suatu eksperimen dan eksperimen yang penting, karena apa? Ini satu-satunya the game in town pada saat ini. Tidak ada formula lain, tidak ada solusi lain, tidak ada jalur lain,” tutur dia.
Selain tentang BoP, pertemuan tersebut juga membahas terkait risiko dan skenario yang berpotensi membahayakan Indonesia.
“Tapi intinya ini adalah suatu eksperimen, dan bukan obat yang ampuh yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Dan saya melihat Beliau realistis mengenai hal itu. Beliau melihat ini ada risikonya,” pungkas dia.
Diketahui, Indonesia secara resmi bergabung sebagai anggota Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Keputusan tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto di sela-sela World Economic Forum di Davos, Swiss, Kamis, 22/1.
Prabowo menyatakan, keikutsertaan Indonesia merupakan bentuk peran aktif dalam mendorong perdamaian di Gaza sebagai bagian dari komitmen kemanusiaan dan perdamaian dunia.
Namun, lebih dari dua bulan setelah gencatan senjata, situasi kemanusiaan di Gaza masih memburuk.*
