Usai Tragedi Anak Akhiri Hidup di NTT, DPR Usulkan Bansos Khusus Hingga Mapel Psikologis Anak

FORUM KEADILAN – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko, berencana mengusulkan adanya dana bantuan sosial (bansos) khusus bagi anak-anak.

Usulan ini muncul menyusul peristiwa tragis seorang anak yang mengakhiri hidupnya karena keinginannya membeli buku dan pena tidak dikabulkan oleh orang tuanya di Desa Wawowae, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Singgih mengatakan, peristiwa tersebut menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah dan DPR terkait kebijakan penyaluran bantuan sosial yang selama ini berjalan.

“Jadi mungkin hal yang memang kita evaluasi nanti, misalkan kebijakan untuk bansos itu bagaimana, apakah perlu ada perubahan di pemberiannya,” katanya, di Kompleks DPR/MPR, Jakarta, Rabu, 4/2/2026.

Menurutnya, hingga saat ini, penyaluran bansos masih kerap tidak tepat sasaran, terutama bagi anak-anak yang tinggal di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Kondisi tersebut menyebabkan keluarga yang seharusnya menerima bantuan justru tidak mendapatkannya.

Selain itu, Singgih juga menekankan pentingnya peran pemerintah, khususnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), untuk lebih mengintensifkan sosialisasi kepada keluarga penerima manfaat.

Ia menilai, selama ini kebijakan pemerintah masih terlalu berfokus pada aspek perlindungan anak, sementara penguatan psikologis anak belum mendapat perhatian maksimal.

“Kita harus memperkuat psikologis anak. Tidak hanya perlindungan perempuan dan anak, tapi juga meningkatkan program-program yang bisa membangun kekuatan psikologis anak,” ujarnya.

Bahkan, Singgih berencana akan mengajukan adanya mata pelajaran untuk membangun psikologis anak bagi siswa-siswa yang bisa diterapkan di sekolah.

“Jadi nanti mungkin di sekolah juga harus ada mata pelajaran khusus ya, untuk masalah psikologi anak ini,” jelasnya.

Singgih menambahkan, dalam kasus di NTT tersebut, faktor ekonomi dan kurangnya perhatian keluarga turut memengaruhi kondisi mental anak. Anak tidak memiliki ruang untuk bercerita atau menyampaikan keinginannya, hingga akhirnya memilih jalan putus asa.

“Ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua bahwa negara harus hadir, tidak hanya lewat perlindungan, tapi juga lewat program yang menyentuh kebutuhan dasar dan kesehatan mental anak,” pungkasnya.*