Pengamat Pertanyakan Arah Keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza Bentukan Trump

FORUM KEADILAN – Pengamat politik internasional Universitas Brawijaya (UB) Malang Abdullah menilai, keputusan Presiden Prabowo Subianto menandatangani piagam Dewan Perdamaian Gaza (Board of Peace for Gaza) perlu dibaca secara kritis dan jernih dalam konteks geopolitik global.

Menurut Abdullah, langkah tersebut memang dapat dipahami sebagai bagian dari upaya Indonesia menjalankan amanat konstitusi untuk ikut menjaga perdamaian dunia. Namun, ia mengingatkan bahwa dalam konflik Gaza, perdamaian tidak bisa dilepaskan dari persoalan keadilan dan penjajahan yang dialami rakyat Palestina.

“Secara simbolik, ini menunjukkan Indonesia kembali hadir di panggung diplomasi global dan diterima di forum internasional. Tetapi dalam politik luar negeri, simbol saja tidak cukup. Yang jauh lebih penting adalah substansi, arah, dan implikasi jangka panjangnya,” kata Abdullah kepada Forum Keadilan.

Ia menegaskan bahwa politik luar negeri Indonesia berakar kuat pada Pembukaan UUD 1945, khususnya sikap anti-imperialisme dan komitmen menciptakan perdamaian dunia. Menurutnya, dua prinsip tersebut tidak boleh dipisahkan.

“Perdamaian yang diperjuangkan Indonesia seharusnya adalah perdamaian yang adil, bukan sekadar stabilitas prosedural yang mengabaikan ketimpangan kekuasaan dan ketidakadilan struktural,” ujarnya.

Abdullah menilai, akar konflik Gaza bukan semata soal stabilitas keamanan, melainkan penjajahan, perampasan wilayah, dan kekerasan sistematis terhadap warga sipil Palestina. Oleh karena itu, ia mempertanyakan inisiatif perdamaian yang tidak secara tegas menyentuh penghentian genosida, penegakan hukum internasional, dan pemulihan hak-hak rakyat Palestina.

Ia juga menyoroti kerangka Dewan Perdamaian Gaza yang dinilai lebih menekankan stabilitas keamanan versi Amerika Serikat, termasuk agenda pelucutan senjata kelompok perlawanan Palestina.

“Pertanyaannya mendasar: apakah perdamaian dimaknai sebagai ketiadaan perlawanan, atau sebagai hadirnya keadilan? Jika Gaza hanya dibuat ‘tenang’ tanpa menyentuh akar penjajahan, maka itu bukan perdamaian, melainkan normalisasi ketidakadilan,” kata Abdullah.

Lebih lanjut, Abdullah mengingatkan risiko Indonesia terseret ke dalam narasi Israel yang kerap membingkai perjuangan rakyat Palestina sebagai terorisme. Menurutnya, forum perdamaian yang tidak melibatkan perwakilan sah rakyat Palestina dan lebih fokus pada pelucutan perlawanan berpotensi menggerus legitimasi perjuangan Palestina.

“Bagi Indonesia yang sejak lama konsisten mendukung Palestina, ini adalah garis merah yang tidak boleh dilanggar,” ujarnya.

Abdullah juga mempertanyakan sejauh mana keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza yang diketuai langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump masih mencerminkan prinsip politik luar negeri bebas aktif.

“Ketika sejumlah negara Eropa dan bahkan negara-negara ASEAN memilih tidak bergabung, seharusnya ini menjadi bahan refleksi serius bagi Indonesia,” kata dia.

Sebagai alternatif, Abdullah menilai, Indonesia memiliki ruang manuver yang luas sebagai negara middle power. Indonesia, menurutnya, dapat memperkuat peran PBB dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), serta memimpin konsolidasi negara-negara Global South untuk mendorong solusi yang lebih adil dan inklusif.

“Indonesia punya modal moral yang kuat, dari rekam jejak bantuan kemanusiaan hingga dukungan diplomatik bagi Palestina. Modal ini seharusnya digunakan untuk menekan penghentian kekerasan dan menegakkan hukum internasional tanpa standar ganda,” tuturnya.

Ia menegaskan bahwa perdamaian sejati tidak lahir dari forum elit semata, terlebih jika forum tersebut menghindari pembahasan kejahatan perang dan penjajahan.

“Perdamaian tidak boleh menjadi ilusi. Di sinilah konsistensi prinsip dan keberanian moral Indonesia benar-benar diuji,” kata Abdullah.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu pemimpin negara yang menandatangani piagam Dewan Perdamaian Gaza yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam pertemuan di Davos, Swiss, Kamis, 22/1.

Dalam penandatanganan tersebut, Prabowo duduk berdampingan dengan Trump. Ia menilai, keterlibatan Indonesia sebagai momentum bersejarah sekaligus peluang nyata untuk mendorong terciptanya perdamaian di Gaza, khususnya bagi rakyat Palestina.

“Ini adalah kesempatan bersejarah dan peluang nyata untuk mencapai perdamaian di Gaza,” ujar Prabowo usai penandatanganan piagam tersebut.*