Purbaya Bakal Hentikan Anggaran ke Kementerian-Lembaga yang Lambat Belanja
FORUM KEADILAN – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengancam menghentikan anggaran kementerian dan lembaga (K/L) yang lambat berbelanja. Menurutnya, langkah ini dilakukan supaya K/L bisa menggunakan anggaran dengan tepat waktu, tepat sasaran, dan tidak ada kebocoran.
“Kalau mereka enggak ngebelanjain, gue potong aja anggarannya. Bukan dipotong, saya akan setop, saya enggak kirim aja biar mereka teriak-teriak,” ungkap Purbaya dalam acara Semangat Awal Tahun di Gedung IDN HQ, Jakarta Selatan, 14/1/2026.
Dengan demikian, Purbaya bakal mendatangi kementerian dan lembaga untuk memeriksa progres belanja anggaran tersebut.
Selain kepada kementerian dan lembaga, Purbaya juga mengancam menghentikan anggaran untuk pemerintah daerah (pemda). Sebab, Purbaya mengungkap bahwa sisa anggaran daerah pada akhir tahun 2025 lalu mencapai ratusan triliun. Padahal, pemda sering meminta uang kepada pemerintah pusat. Purbaya meminta agar anggaran ratusan triliun itu dihabiskan.
“Mereka selalu minta uang, minta uang. Bentar dulu, ada Rp100 triliun di tempat lu, habisin. Jadi ada seperti itu. Entah mereka belum memahami cara membelanjakan tepat waktu, atau mereka belum memahami me-manage anggaran yang baik. Jadi tahun ini saya akan kirim orang-orang dari (Kementerian) Keuangan untuk diskusilah dengan mereka supaya mereka lebih bagus lagi belanjanya di daerah,” jelas Purbaya.
Diketahui, sebanyak 18 gubernur menyampaikan protes kepada Purbaya lantaran adanya pemotongan anggaran transfer ke daerah (TKD) sebesar 25 persen oleh pemerintah pusat.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem mengusulkan agar anggaran tersebut tidak dipotong. Sebab, apabila itu dilakukan, maka akan menjadi beban bagi semua provinsi.
“Kami mengusulkan supaya tidak dipotong, anggaran kita tidak dipotong. Karena itu beban semua di provinsi kami masing-masing,” ujar Mualem usai bertemu Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta Pusat, Selasa, 7/10/2025.
Selain itu, Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi Ansharullah mengatakan bahwa pemotongan TKD bisa berdampak serius terhadap operasionel di daerahnya.*
