Selasa, 23 Desember 2025
Menu

Petakan Posisi Perempuan dan Anak Korban Bencana, MenPPPA Terapkan Tenda Berbasis Keluarga

Redaksi
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (MenPPPA) Arifatul Choiri Fauzi, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 22/12/2025 | Novia Suhari/Forum Keadilan
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (MenPPPA) Arifatul Choiri Fauzi, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 22/12/2025 | Novia Suhari/Forum Keadilan
Bagikan:

FORUM KEADILAN – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (MenPPPA) Arifatul Choiri Fauzi memastikan perlindungan terhadap perempuan dan anak menjadi prioritas utama dalam penanganan bencana yang terjadi di wilayah Sumatra dan Aceh.

Arifatul menyampaikan bahwa pihaknya telah memiliki data terkait keberadaan perempuan dan anak yang terdampak bencana. Data tersebut menjadi dasar dalam menentukan langkah-langkah penanganan yang tepat sasaran, khususnya untuk kelompok rentan.

“Posisi perempuan-perempuan ada di mana, posisi anak-anak ada di mana, itu sudah kami petakan. Yang bisa kami jangkau, kami lakukan trauma healing, dan yang paling prioritas adalah pemenuhan kebutuhan spesifik bagi perempuan dan anak,” katanya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 22/12/2025.

Ia mengapresiasi perkembangan penanganan bencana yang dinilai semakin baik, terutama dengan adanya data terpilah yang dimiliki oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Menurutnya, data tersebut tidak hanya memisahkan antara perempuan dan anak, tetapi juga mencakup kelompok ibu hamil dan lanjut usia.

Selain itu, kata Arifatul, Kementerian PPPA juga mengusulkan penerapan tenda berbasis keluarga di lokasi pengungsian. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi terjadinya kekerasan, terutama terhadap perempuan dan anak di situasi darurat.

“Kami juga mengusulkan adanya pemisahan toilet antara laki-laki dan perempuan. Ini menjadi bagian dari upaya perlindungan yang sangat penting,” ujarnya.

Lebih lanjut, Arifatul mengatakan, pemerintah tengah mempersiapkan program penguatan bagi perempuan terdampak bencana, terutama dari sisi ekonomi. Program tersebut akan disesuaikan dengan kearifan lokal di masing-masing daerah.

“Penguatan ekonomi akan kita lakukan berbasis kearifan lokal, karena pascabencana biasanya semuanya habis. Pemerintah akan bersinergi dan berkolaborasi untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat di daerah bencana,” tuturnya.

Ia menegaskan, pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin dalam penanganan bencana, meskipun masih terdapat sejumlah kebutuhan yang belum sepenuhnya terpenuhi. Namun demikian, seluruh kementerian dan lembaga terus bergandengan tangan di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan bencana secara bersama-sama.

“Khusus bagi kami di Kementerian PPPA, setiap kali bencana terjadi, kami langsung berkoordinasi dengan dinas terkait di daerah agar perlindungan perempuan dan anak dapat segera dilakukan,” pungkasnya.*

Laporan oleh: Novia Suhari