Pengamat: Klarifikasi Seskab Teddy soal Bencana Sumatra Berisiko Dipersepsikan Antikritik

FORUM KEADILAN – Pengamat politik dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta Ardli Johan Kusuma merespons pernyataan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya yang menepis anggapan publik terkait lambannya penanganan bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Ardli menilai, polemik penanganan bencana di tiga provinsi tersebut wajar memicu pertanyaan kritis publik, terutama karena pemerintah pusat memilih untuk tidak menetapkan status bencana nasional.

“Memang benar, tanpa status bencana nasional, pemerintah pusat tetap bisa berperan aktif dan mengalokasikan anggaran. Namun, penetapan status bencana nasional akan membuat penanganan lebih terstruktur dan jelas siapa penanggung jawabnya, sehingga tidak terjadi tarik ulur antara pusat dan daerah,” kata Ardli kepada Forum Keadilan, Senin, 22/12/2025.

Ia menjelaskan, klarifikasi yang disampaikan Seskab Teddy setidaknya memuat dua pesan utama. Pertama, pemerintah ingin menegaskan bahwa negara telah menjalankan tugasnya dalam penanganan bencana, meski diakui bahwa komunikasi politik dan penyampaian kinerja pemerintah kepada publik selama ini belum berjalan optimal.

Namun di sisi lain, Ardli menilai, pernyataan Teddy yang mengingatkan agar tidak ada pihak yang ‘memperkeruh suasana’ berpotensi menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak siap menerima kritik.

“Pesan tersebut justru bisa ditangkap publik sebagai sinyal bahwa pemerintah tidak mau dikritik atau tidak membuka ruang masukan dari masyarakat,” ujarnya.

Menurut Ardli, komunikasi politik pemerintah seharusnya bersifat terbuka dan inklusif, terutama dalam situasi krisis seperti bencana alam.

“Saya kira komunikasi politik pemerintah harus membuka ruang kritik seluas-luasnya. Kritik publik itu penting sebagai bagian dari kontrol dan partisipasi masyarakat,” tegasnya.

Meski demikian, Ardli menekankan bahwa hal paling mendesak saat ini adalah memastikan penanganan bencana berjalan efektif, terlepas dari ada atau tidaknya status bencana nasional.

“Jangan sampai energi pemerintah dan masyarakat habis untuk berdebat soal status bencana, sementara para korban justru tidak mendapatkan bantuan secara optimal,” kata dia.

Ia berharap, jika pemerintah tetap memilih untuk tidak menetapkan status bencana nasional, maka komitmen terhadap penanganan bencana harus benar-benar dibuktikan di lapangan.

“Yang terpenting, korban harus mendapatkan perlindungan dan bantuan dengan baik. Itu yang harus menjadi prioritas utama,” pungkas Ardli.

Sebelumnya, Seskab Teddy Indra Wijaya merespons soal adanya pihak yang menyebut pemerintah lambat dalam menangani bencana di tiga provinsi Sumatra. Ia pun menyindir pihak-pihak yang terus memperdebatkan status bencana nasional.

“Masih ada pihak-pihak yang terus saja membahas status bencana nasional. Jadi gini, bencana ini ada di tiga provinsi. Ketiganya terdampak. Tapi mungkin 1-2 minggu ini, semua fokusnya hanya ke Aceh,” kata Teddy di Posko Terpadu Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat, 19/12.

Teddy pun menegaskan bahwa sejak awal terjadinya bencana, pemerintah sudah bergerak.

“Jadi itu, semuanya sejak hari pertama, saya pastikan sudah berjuang keras secepat mungkin di sana ya,” tukas Teddy.*