Sabtu, 07 Februari 2026
Menu

DPR Nilai Bantuan UNDP–UNICEF untuk Aceh Tetap Perlu koordinasi dengan Pemerintah Pusat

Redaksi
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono dalam Podcast Dialektika Madilog Forum Keadilan, Rabu, 7/8/2024 I Reza Fadilla/Forum Keadilan
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono dalam Podcast Dialektika Madilog Forum Keadilan, Rabu, 7/8/2024 I Reza Fadilla/Forum Keadilan
Bagikan:

FORUM KEADILAN – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Fraksi Partai Golkar Dave Laksono menilai langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh yang secara resmi mengirimkan surat kepada United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF) untuk meminta bantuan serta dukungan dalam penanganan pascabencana banjir dan longsor seharusnya diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta mitra internasional.

Menurutnya, kerja sama tersebut perlu berjalan selaras dengan kepentingan nasional agar penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat, terkoordinasi, dan berkelanjutan.

“Komisi I DPR RI menekankan pentingnya sinergi pemerintah pusat, daerah, dan mitra internasional agar diplomasi serta kerja sama luar negeri berjalan sesuai dengan kepentingan nasional. Dengan pengawasan dan dukungan kebijakan yang tepat, penanganan bencana dapat berlangsung cepat dan berkelanjutan bagi masyarakat terdampak,” katanya saat dihubungi Forum Keadilan, Selasa, 16/12/2025.

Ia menilai, langkah Pemprov Aceh yang menyurati UNDP dan UNICEF dapat dipahami sebagai inisiatif untuk mempercepat dukungan kemanusiaan. Pasalnya, kedua lembaga internasional tersebut memiliki mandat kemanusiaan serta pengalaman panjang dalam membantu wilayah yang terdampak bencana.

Meski begitu, Dave mengingatkan agar setiap bentuk kerja sama internasional tetap berada dalam kerangka koordinasi pemerintah pusat. Hal ini penting untuk menghindari tumpang tindih kewenangan maupun potensi kesalahpahaman diplomatik.

“Setiap upaya kerja sama internasional harus tetap terkoordinasi dengan pemerintah pusat agar tidak menimbulkan persoalan kewenangan maupun diplomasi,” ujarnya.

Dave menekankan bahwa masyarakat Aceh yang terdampak banjir dan longsor harus menjadi prioritas utama dalam setiap langkah penanganan. Seluruh upaya pemerintah pusat, daerah, dan mitra internasional harus diarahkan untuk memastikan pemulihan kehidupan warga dapat berlangsung secara normal, aman, dan berkelanjutan.*

Laporan oleh: Novia Suhari